Potensi Perbedaan Awal Ramadan dan Idul Fitri, Kemenag Seluma Minta Masyarakat Jaga Toleransi

Minggu 10-03-2024,12:48 WIB
Reporter : Julyan Pabella
Editor : Wizon Paidi
Potensi Perbedaan Awal Ramadan dan Idul Fitri, Kemenag Seluma Minta Masyarakat Jaga Toleransi

BENGKULU, BETVNEWS - Potensi perbedaan penentuan waktu awal Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri kembali menjadi pembahasan pada tahun 2024 ini. Dimana pemerintah Republik Indonesia akan menggelar sidang isbat pada Minggu 10 Maret 2024.

Dalam hal ini, kemungkinan akan ada potensi perbedaan penetapan 1 Ramadan. Pasalnya, Muhammadiyah telah terlebih dahulu menetapkan awal Ramadhan jatuh pada Senin 11 Maret tahun 2024 mendatang. 

BACA JUGA:Stok Beras di Pasar Minggu Cukup, Harga Terpantau Stabil Jelang Bulan Ramadhan

Potensi perbedaan awal Ramadhan tersebut mendapat perhatian dari Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Seluma H. Heriansyah. 

Ia mengatakan, jika nantinya terdapat perbedaaan penentuan awal Ramadan dan Idul Fitri, maka masyarakat diimbau untuk tetap saling toleransi dan menghormati.

BACA JUGA:Kebakaran Sabtu Malam, Ruko 3 Lantai di Kebun Tebeng Hangus Dilalap Api

"Terkait dengan itu kita sikapi dengan hal yang biasa dan penuh dengan kedewasaan. Ada yang berpuasa duluan silahkan, yang berpuasa dihari berikutnya sudah biasa. Itu semua pada dasar sunah," sampai Kepala Kementrian Agama Kabupaten Seluma, H Heriansyah. 

BACA JUGA:Pengurus PWPM Bengkulu Dikukuhkan, Ini Pesan Gubernur Rohidin

Lanjutnya, Kemenag menyatakan bahwa harus selalu mengedarkan agenda utama yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan.

"Kita mengimbau kepada masyarakat, untuk menjaga toleransi terhadap potensi perbedaan penentuan awal Ramadhan dan Idul Fitri," imbaunya.

BACA JUGA:Harga Kolang-kaling dan Cincau Meningkat, Pedagang Harap Cuaca di Bulan Ramadan Bersahabat

Sebagai informasi, Idul Fitri antara Muhammadiyah dan pemerintah di tahun 2023 lalu juga mengalami perbedaan. 

Perbedaan tersebut bisa terjadi karena Muhammadiyah setiap tahun menggunakan metode Hisab. Sedangkan pemerintah melalui proses pengamatan hilal dan ditetapkan melalui sidang Isbat. (*) 

Kategori :