BENGKULU, BETVNEWS - Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang diwakili oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum, Ristianti Andriani, S.H., M.H., menghadiri acara Seminar Nasional dan Call Paper Hukum Tata Negara yang bertema 'Dinamika Praktik Ketatanegaraan Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Sebagai Hukum Demokratis.'
Acara ini berlangsung di Grage Horizon Hotel, Bengkulu, Kamis 5 September 2024.
BACA JUGA:Peringati HUT Lantas ke-69, Satlantas Polres Kaur Bantu Warga yang Kesulitan Air Bersih
Seminar ini dibuka dengan kata sambutan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB), Dr. M. Yamani, S.H., M.Hum.
Ia menekankan pentingnya kajian hukum tata negara dalam memahami dinamika ketatanegaraan di Indonesia.
Khususnya yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum demokratis.
BACA JUGA:Antisipasi Lonjakan Permintaan, Kantor Pos Bengkulu Siapkan 390 Ribu Materai Elektronik
Keynote Speaker dalam acara ini adalah Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P., yang memberikan pemaparan komprehensif mengenai perkembangan praktik ketatanegaraan di Indonesia.
Dalam presentasinya, Prof. Mahfud MD menyoroti tantangan dan peluang dalam implementasi konstitusi serta pentingnya peran seluruh elemen masyarakat, termasuk akademisi dan penegak hukum, dalam menjaga nilai-nilai demokrasi di Indonesia.
BACA JUGA:Hasil Pemeriksaan Kesehatan, Bakal Paslon Dani Hamdani-Sukatno Dinyatakan Memenuhi Syarat
Selain menghadirkan berbagai pakar dan akademisi di bidang hukum tata negara, acara ini juga diisi dengan sesi diskusi ilmiah melalui pemaparan Call Paper oleh para peserta yang telah menyusun karya tulis mereka terkait topik ketatanegaraan.
Diskusi ini memberikan kesempatan bagi para peserta untuk berdiskusi secara mendalam dan saling berbagi pandangan mengenai isu-isu terkini dalam praktik hukum tata negara di Indonesia.
BACA JUGA:BREAKING NEWS: Mayat Pria Ditemukan Membusuk di Aliran Sungai Kelingi
Kejaksaan Tinggi Bengkulu, dalam kesempatan ini, memberikan apresiasi atas terselenggaranya acara yang berperan penting dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait hukum tata negara, terutama di kalangan akademisi dan praktisi hukum.
Acara ini diharapkan dapat mendorong pengembangan kajian hukum yang lebih mendalam, serta memperkuat peran hukum sebagai pilar utama dalam membangun demokrasi di Indonesia.