BENGKULU, BETVNEWS - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tim Pembina Samsat yang diselenggarakan oleh Ditlantas Polda Bengkulu dengan tema Modernisasi Pelayanan Regident dan Kesamsatan untuk Pelayanan Publik yang Responsif Menuju Indonesia Emas, berlangsung di salah satu hotel Bengkulu pada Rabu, 30 Oktober 2024.
Acara ini dihadiri oleh Kapolda Bengkulu, Dirlantas, Kepala BPKAD, Kepala Jasa Raharja, Kepala Badan Pendapatan Daerah, unsur Forkopimda Provinsi Bengkulu, serta peserta rakernas lainnya.
BACA JUGA:Inspektorat Kepahiang Bentuk Tim Terkait Dugaan Perselingkuhan Kades Tanjung Alam
Asisten Setda I Khairil, mewakili Sekda Provinsi Bengkulu, hadir untuk membuka acara secara resmi.
Ia menyampaikan bahwa modernisasi pelayanan publik sangat penting seiring dengan perkembangan teknologi.
"Pemerintah Provinsi Bengkulu telah membentuk Badan Pendapatan Daerah guna memaksimalkan potensi pendapatan, terutama dari sektor pajak," ujarnya.
BACA JUGA:Pemkot Bengkulu Sosialisasi Perda Retribusi Tenaga Kerja Asing
Ia menekankan pentingnya pendataan dan pengawasan terhadap perusahaan perkebunan, pertambangan, dan alat berat di Bengkulu agar potensi pendapatan daerah dapat dioptimalkan.
"Ada beberapa potensi pendapatan yang belum digarap secara maksimal," ujarnya.
BACA JUGA:Kecanduan Lem Aibon, Pemuda di Lebong Nekat Bobol Rumah Tetangga
Selanjutnya, Dirlantas Polda Bengkulu Kombes Pol. Joko Suprayitno mengatakan, pentingnya digitalisasi layanan, seperti yang diterapkan di berbagai negara maju.
Menurutnya, penerapan aplikasi untuk layanan pajak lintas provinsi dan modernisasi data menjadi langkah kunci untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta efektivitas pengumpulan pajak.
BACA JUGA:Pembangunan SPAM Regional KOBEMA Tiga Wilayah Terus Digenjot, Ini Progresnya
Plt Kepala Badan Pendapatan Provinsi Bengkulu, Yudi Karsa, juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi pihak kepolisian dan pihak terkait dalam mengoptimalkan layanan pajak.
"Kita berharap agar seluruh pemangku kepentingan dapat terus berkolaborasi untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui tata kelola yang lebih baik," katanya.