BENGKULU, BETVNEWS - Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu yang kian mendekat menyisakan waktu kurang dari 20 hari lagi.
Dalam momen ini, elektabilitas pasangan Rohidin-Meriani (ROMER) semakin menguat, menciptakan jarak yang sulit dikejar bagi pesaing utamanya, Helmi-Mian.
Hasil survei terbaru Pilkada Provinsi Bengkulu yang dirilis oleh Lembaga Riset dan Kajian Opini Publik pada Rabu, 6 Oktober 2024, menunjukkan bahwa tingkat keterpilihan kandidat petahana mencapai 47,6 persen, mengungguli pasangan Helmi Hasan-Mian yang memperoleh 27,3 persen.
Sementara itu, sebanyak 25,1 persen responden masih belum menentukan pilihan.
BACA JUGA:Pemkot Sebut Kota Bengkulu Terbuka untuk Wisatawan Mancanegara
BACA JUGA:DPRD Provinsi Bengkulu Bersama RSUD M. Yunus Bahas Utang Rp90 Miliar
Survei ini dilakukan pada periode 10 Oktober hingga 4 November 2024 dengan menggunakan metode multistage random sampling, melibatkan 2.400 responden, dan memiliki margin of error sebesar 2,5 persen.
Peningkatan elektabilitas ROMER tidak hanya didorong oleh popularitas personal, tetapi juga oleh dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat, termasuk beragam etnis dan kelompok agama di Bengkulu.
Mereka secara terbuka menyatakan dukungannya kepada pasangan ROMER yang dianggap memberikan solusi nyata bagi masyarakat Bengkulu.
Pengamat politik dari Universitas Bengkulu (UNIB), Jarto Tarigan, yang telah berpengalaman dalam menganalisis dinamika politik di Bengkulu, turut memberikan pandangannya.
BACA JUGA:Realisasi PBB di Kabupaten Seluma Capai 83 Persen Jelang Akhir Tahun
BACA JUGA:Cukup Konsumsi Buah Sirsak Ini, Ampuh Meningkatkan Sistem Imun, Cek Manfaat Lainnya
Menurutnya, keberhasilan Rohidin dalam mengelola pemerintahan terlihat nyata melalui kebijakan-kebijakan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Rohidin memiliki komitmen yang kuat untuk memajukan Bengkulu, dan kebijakan yang ia terapkan sangat berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Ini sangat berbeda dengan kebijakan Helmi, yang justru membuat beban ekonomi semakin berat bagi masyarakat dengan kenaikan pajak hingga sepuluh kali lipat," ujarnya.
Kebijakan tersebut dianggap menambah kesulitan hidup masyarakat, yang sudah terbebani dengan tantangan ekonomi sehari-hari.