BENGKULU, BETVNEWS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu mengalokasikan anggaran sebesar Rp 186 miliar untuk Dana Bagi Hasil (DBH) bagi 10 kabupaten/kota. Alokasi ini ditetapkan berdasarkan hasil pembahasan KUA-PPAS APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2026.
BACA JUGA:Pembangunan Rampung, Rumah Baru Keluarga Balita Penderita Cacingan Diresmikan Kapolda Bengkulu
BACA JUGA:Pemprov Bengkulu Matangkan Rencana Pemanfaatan Lahan Eks HGU PT. BRI untuk Pembangunan Fasum
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, menyatakan bahwa anggaran tersebut masih jauh dari cukup, terutama untuk menutupi utang DBH Pemprov kepada 10 kabupaten/kota di Bengkulu.
“Dengan alokasi anggaran DBH tahun depan, kita yakini belum mampu melunasi utang DBH yang pada TA 2024 saja masih berkisar di angka lebih dari Rp 200 miliar,” kata Edwar.
BACA JUGA:Pemprov Bengkulu Matangkan Rencana Pemanfaatan Lahan Eks HGU PT. BRI untuk Pembangunan Fasum
BACA JUGA:Malam Puncak HUT ke-57 Provinsi Bengkulu, Pemprov Launching Zona KHAS Berendo Merah Putih
Ia menambahkan, dari total Rp 186 miliar tersebut, sudah termasuk alokasi untuk pajak rokok dan Pajak Air Permukaan (PAP).
“Meskipun demikian, kita berharap pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu dapat memahaminya. Karena anggaran Rp 186 miliar itu merupakan dampak dari efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat,” ujar Edwar.
BACA JUGA:Bus Jamaah Umrah Kecelakaan dan Terbakar, 45 Orang Meninggal Dunia, Ini Kronologinya
BACA JUGA:Fraksi Gerindra DPRD Kota Bengkulu Tolak Rencana Pemotongan TPP ASN, Minta Opsi Lain dari Pemkot
Menurutnya, kebijakan efisiensi tersebut berdampak pada berkurangnya Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang mencapai Rp 347 miliar.
“Ini akhirnya berdampak pada alokasi anggaran sejumlah kegiatan di lingkungan Pemprov Bengkulu, termasuk pembayaran utang DBH kepada kabupaten/kota,” lanjutnya.
BACA JUGA:Walikota Bengkulu Presentasi Utama di Kemendagri, Paparkan Rencana Aksi Hasil Studi di Singapura