“Mulai dari pembangunan dan peningkatan infrastruktur, dukungan sektor pertanian berupa sarana produksi, hingga program-program pemberdayaan dan pelayanan masyarakat harus tetap diprioritaskan,” ujarnya.
Di sisi lain, Wakil Gubernur Bengkulu, Ir. H. Mi’an, menilai pengesahan RAPBD 2026 merupakan wujud sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif.
--
BACA JUGA:Banjir Bandang di Sumatera Barat, 15 Personil Basarnas Bengkulu Diterjunkan untuk Operasi SAR
“Setelah disahkan, Perda APBD 2026 akan segera kita sampaikan ke Kemendagri untuk evaluasi. Semua masukan fraksi akan menjadi bagian dari pelaksanaan APBD tahun depan,” kata Mi’an. (ADV)