BENGKULU, BETVNEWS – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di Provinsi Bengkulu resmi memasuki babak baru untuk tahun anggaran 2026. Sebanyak 1.172 unit rumah tidak layak huni (RTLH) telah disiapkan untuk menerima bantuan tahap pertama dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Bengkulu, Irsan Setiawan, mengungkapkan bahwa proses verifikasi sedang dikebut. Saat ini, sebanyak 1.004 unit atau sekitar 85,5 persen calon penerima sudah dinyatakan lolos validasi dan siap dikerjakan.
"Masih ada sisa 168 kuota yang harus segera dicarikan penggantinya oleh pemerintah kabupaten/kota karena usulan awal tidak memenuhi syarat. Kami ingin seluruh bantuan ini terserap maksimal," ujar Irsan dalam rapat koordinasi di Kantor Gubernur, Selasa (3/3/2026).
BACA JUGA:Miris! 69 Persen Kendaraan di Bengkulu Nunggak Pajak, Jasa Raharja Incar Sektor Sekolah
BACA JUGA:HIV Bengkulu Tembus 1.218 Kasus, Satpol PP Razia dan Tes Kesehatan di Simpang Kandis & Citanduy
Pada pengucuran tahap awal ini, bantuan BSPS baru menjangkau 8 kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Sementara itu, dua wilayah yakni Bengkulu Selatan dan Bengkulu Tengah dipastikan belum mendapatkan jatah di tahap pertama.
"Untuk Bengkulu Selatan dan Bengkulu Tengah belum masuk di tahap I. Tapi tenang saja, kuota untuk mereka akan kita upayakan menyusul di tahap II, III, atau IV sesuai kesiapan data daerah masing-masing," tambah Irsan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, memberikan instruksi tegas kepada seluruh kepala daerah agar tidak main-main dengan validitas data. Ia menekankan bahwa bantuan ini adalah bagian dari target nasional pembangunan tiga juta rumah.
BACA JUGA:Lumpuh 5 Tahun, Pembangunan Ulang Jembatan Selali Masuk Skala Prioritas 2026
BACA JUGA:Disnakertrans Seluma Larang Perusahaan Cicil THR, Sanksi Pembekuan Usaha Menanti Pelanggar
“Validitas data adalah kunci. Jangan sampai kuota yang sudah ada hilang karena usulannya tidak tepat sasaran. Kita dorong kabupaten/kota segera lakukan pemutakhiran data agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat miskin,” tegas Herwan.
Program BSPS 2026 ini diharapkan menjadi solusi konkret dalam menekan angka backlog perumahan serta memperbaiki kualitas kawasan permukiman kumuh.