SELUMA, BETVNEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma menegaskan bahwa implementasi sistem kerja Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak akan menyurutkan denyut pelayanan publik di Bumi Serawai Serasan Seijoan.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menjadi salah satu garda terdepan yang dipastikan tetap beroperasi normal 100 persen.
Saat ini, Pemkab Seluma tengah mematangkan skema pembagian tugas agar kebijakan fleksibilitas kerja ini tidak membentur kepentingan masyarakat yang membutuhkan dokumen administrasi kependudukan.
Bupati Seluma, Teddy Rahman, menegaskan bahwa esensi dari kebijakan WFH adalah optimalisasi kinerja, bukan meliburkan pelayanan. Ia menyebutkan ada klasifikasi khusus bagi OPD yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma menegaskan bahwa implementasi sistem kerja Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak akan menyurutkan denyut pelayanan publik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menjadi salah satunya.--(Sumber Foto: Jul/BETV)
"Kami garansi layanan publik, khususnya di Dukcapil, tetap berjalan sebagaimana mestinya. Tidak semua sektor bisa menerapkan WFH secara penuh. Instansi yang melayani masyarakat secara langsung wajib tetap siaga di kantor," tegas Teddy Rahman.
Pemkab Seluma menempatkan kepuasan masyarakat sebagai prioritas tertinggi. Untuk menyiasati perubahan sistem kerja ini, pemerintah daerah telah menyusun jadwal piket dan manajemen operasional yang ketat.
Langkah ini diambil agar warga yang mengurus KTP, Kartu Keluarga, maupun akta sipil lainnya tidak mengalami kendala teknis atau keterlambatan prosedur.
Teddy menjelaskan, pengaturan sistem kerja ini justru bertujuan agar kinerja ASN tetap produktif tanpa mengabaikan aspek kesehatan dan efisiensi, namun tetap dengan pengawasan yang melekat.
BACA JUGA:Sikapi Isu Energi, Pemkab Seluma Bedah Peluang Penerapan WFH bagi ASN
"Prioritas kami adalah pelayanan tetap jalan dan masyarakat tidak boleh terhambat urusannya. WFH diatur sedemikian rupa agar koordinasi antar-bidang tetap sinkron dan layanan di loket-loket publik tidak kosong," tambahnya.
Melalui kebijakan ini, Bupati berharap profesionalisme ASN Seluma tetap teruji meski sedang dalam masa transisi sistem kerja. Teddy Rahman optimistis, dengan manajemen yang tepat, Kabupaten Seluma mampu mewujudkan birokrasi yang adaptif sekaligus tetap responsif terhadap kebutuhan warganya. (ADV)