Kadis PMD Kepahiang Akui Salah dan Minta Maaf kepada 7 Wartawan

KEPAHIANG, BETVNEWS – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kepahiang, Zaili Husin, secara terbuka mengakui kesalahan dan meminta maaf atas tindakan intimidasi terhadap tujuh orang wartawan. Klarifikasi tersebut disampaikan di Mapolres Kepahiang pada Rabu (13/5) sore kemarin.

Proses klarifikasi ini difasilitasi oleh Satreskrim Polres Kepahiang setelah tindakan Zaili dinilai mencederai profesi jurnalis dan kebebasan pers, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Di hadapan penyidik, Zaili menyatakan penyesalannya dan menyadari kesalahan tersebut, baik terhadap insan pers maupun pemerintah daerah.

“Saya selaku Kadis PMD menyatakan permohonan maaf kepada ketujuh wartawan yang bertamu pada saya hingga terjadinya kesalahpahaman kepada pihak media,” ujar Zaili.

BACA JUGA:Pembiayaan KUR di Bengkulu Capai Rp1,359 Triliun, Tersalur ke 16.306 Debitur

BACA JUGA:Realisasi Pajak Alat Berat Bengkulu Baru Rp60 Juta, Ini Penjelasan Bapenda

Proses mediasi dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Kepahiang, Iptu Bintang Yudha Gama, serta dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kepahiang, Hartono, yang hadir mewakili pemerintah daerah.

Dalam musyawarah tersebut, pihak wartawan mengajukan sejumlah poin tuntutan yang kemudian dituangkan dalam surat kesepakatan bersama, yakni:

Zaili melakukan klarifikasi terbuka terkait intimidasi yang terjadi.

Tidak melakukan intervensi terhadap karya jurnalistik.

Mengakui kesalahan dan meminta maaf secara resmi.

Menyurati kantor media masing-masing sebagai bentuk permohonan maaf formal.

Berjanji tidak mengulangi tindakan serupa kepada wartawan maupun media lainnya.

Seluruh poin tuntutan tersebut disanggupi dan ditandatangani oleh Zaili Husin.

BACA JUGA:Ketua DPD RI Serahkan Bantuan BSPS 2026 untuk 7 Warga Desa Tebing Kandang

BACA JUGA:Pawai Ta’aruf dan Pameran Produk Lokal Awali Rangkaian MTQ ke-37 di Seluma

Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Kepahiang, Doni, menegaskan bahwa penyelesaian perkara ini murni dilakukan melalui kesepakatan bersama tanpa adanya unsur uang atau kompensasi materiil apa pun.

“Tidak ada embel-embel soal uang, ini murni karena mencapai kesepakatan,” tegas Doni.

Kasus ini menjadi pengingat penting bagi pejabat publik agar tidak bersikap arogan terhadap jurnalis.

Pers memiliki fungsi kontrol sosial dalam penyampaian informasi, sehingga hubungan antara pemerintah dan media harus tetap berjalan profesional serta saling menghormati.