Kasus Penembakan Petani Pino Raya Dinilai Janggal, Kuasa Hukum Ungkap Banyak Pelanggaran

“Berdasarkan informasi rumah sakit, Polres Bengkulu Selatan diduga tidak mengambil visum korban penembakan, hanya visum terkait laporan perusahaan. Kami menduga ada upaya kriminalisasi terhadap korban penembakan dan diskriminasi hukum,” tegasnya.

BACA JUGA:Sosok Sekda Seluma Definitif Sudah Dipilih, Tinggal Menunggu Jadwal Pelantikan

Direktur WALHI Bengkulu, Julius Nainggolan, menyatakan para petani kini melaporkan peristiwa tersebut ke sejumlah lembaga negara.

“Para petani menyampaikan laporan ke Kompolnas, LPSK, Kementerian Hukum dan HAM, serta Komnas HAM untuk meminta pengawasan dan perlindungan,” ujar Julius.

Ia juga menyebut PT ABS tidak mematuhi kesepakatan pemerintah untuk menghentikan sementara operasional perusahaan setelah insiden penembakan.

“Dalam rapat pemerintah provinsi dan kabupaten disepakati PT ABS ditutup sementara, tetapi perusahaan tetap beroperasi dan membangkang,” jelasnya.

BACA JUGA:JPTP Bengkulu Selatan Resmi Dibuka, Cek 9 Jabatan Kosong dan Jadwal Pendaftarannya di Sini

Julius turut menyinggung adanya teror berulang sebelum penembakan.

“Ancaman pembunuhan dan pelecehan seksual verbal sudah pernah dilaporkan, tetapi tidak ada perkembangan signifikan hingga kini,” ujarnya.

Ia menutup dengan pernyataan keras mengenai legalitas perusahaan.

“Operasi PT ABS sejak 2017 sampai 2025 ilegal karena tidak punya HGU. WALHI telah melaporkan perusahaan ke KPK,” tegas Julius.

BACA JUGA:Marak Kasus Perceraian PPPK, Bupati Kepahiang Ingatkan 691 PPPK untuk Jaga Amanah Pasca Terima SK

Andrie Yunus dari Kontras mengecam keras peristiwa penembakan.

“Kami mengecam penembakan dan kekerasan terhadap petani Pino oleh satpam PT ABS. Kepolisian harus akuntabel dalam mengusut kasus ini, tidak hanya menyeret aktor lapangan tetapi juga pimpinan perusahaan dan satuan kepolisian yang memberikan izin,” tegasnya.

Ia menilai kinerja Polres Bengkulu Selatan tidak profesional.

Sumber: