DPRD dan TAPD Bengkulu Hitung Ulang SILPA Rp 120,29 Miliar KUA-PPAS Perubahan APBD

BENGKULU, BETVNEWS – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi BENGKULU bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mulai membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam pembahasan tersebut terungkap, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebelum perubahan tercatat Rp 76,91 miliar. Namun setelah perubahan, naik menjadi Rp 120,29 miliar atau bertambah Rp 43,38 miliar.

Anggota Banggar DPRD Provinsi Bengkulu, Samsu Amanah, S.Sos, mengatakan pembahasan masih berlangsung dan angka SILPA saat ini masih bersifat global.

“SILPA tahun ini mencapai Rp 120,29 miliar. Sebelum perubahan hanya Rp 76,91 miliar, artinya ada kenaikan Rp 43,38 miliar. Namun tidak semua nilai tersebut bisa diformulasikan, sehingga perlu dibahas lebih lanjut,” ujar Samsu.

BACA JUGA:Terkait Swasembada Pangan, Menko Zulkifli Hasan Emban Jabatan Baru dari Presiden Prabowo Subianto

BACA JUGA:Kasus Korupsi Tambang Bengkulu, Kerabat dan Adik Bebby Hussy Ditahan Usai Cairkan Dana Rp71 Miliar

Samsu menegaskan, pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2024 ini bertujuan memastikan berapa nilai SILPA yang bisa diformulasikan sesuai kebutuhan daerah.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, menambahkan bahwa sebagian besar SILPA Rp 120,29 miliar tersebut sudah jelas peruntukannya.

“SILPA ini antara lain digunakan untuk membayar kekurangan gaji dan kebutuhan lainnya. Angka real yang bisa diformulasikan sedang kita bahas bersama TAPD, tentu disesuaikan dengan kebutuhan daerah,” jelas Teuku.

Ia mengingatkan, perhitungan harus dilakukan hati-hati agar tidak menimbulkan defisit, mengingat adanya penurunan pendapatan daerah akibat efisiensi dan persoalan pajak.

BACA JUGA:Cerita Chandra, 15 Tahun Setia Bersama BRI: Layanan Lengkap dan Mudah Serta Praktis Pakai QRIS

BACA JUGA:BRIlink Jadi Salah Satu Usaha Menjanjikan di Pelosok Daerah, Biaya Murah dan Jadi Pilihan Masyarakat

“Kalau pun ada SILPA yang bisa diformulasikan, prioritasnya adalah kebutuhan rakyat yang mendesak dan benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat,” tutup Teuku.

Sumber: