Terkait Swasembada Pangan, Menko Zulkifli Hasan Emban Jabatan Baru dari Presiden Prabowo Subianto

BETVNEWS - Menteri Koordikator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau biasa di sapa Zulhas resmi mengemban jabatan baru dari Presiden Prabowo Subianto.

 

Presiden Republik Indonesia (RI) menunjuk Zulhas Sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air.

BACA JUGA:Kasus Korupsi Tambang Bengkulu, Kerabat dan Adik Bebby Hussy Ditahan Usai Cairkan Dana Rp71 Miliar

BACA JUGA:Cerita Chandra, 15 Tahun Setia Bersama BRI: Layanan Lengkap dan Mudah Serta Praktis Pakai QRIS

 

Adapun penugasan ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian kedaulatan Indonesia di tiga sektor stratergis tersebut yakni pangan, energi dan air.

 

Dalam pernyataannya, Zulhas menjelaskan bahwa Tim Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada ini melibatkan setidaknya 27 Kementerian atau lembaga strategis.

BACA JUGA:BRIlink Jadi Salah Satu Usaha Menjanjikan di Pelosok Daerah, Biaya Murah dan Jadi Pilihan Masyarakat

BACA JUGA:Jadi Bagian Transformasi, Strategi BRI Pertahankan Kualitas Portofolio Lewat Penguatan Manajemen Risiko

 

Mulai dari Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pertanian, hingga Kementerian PUPR.

 

"Saya diperintahkan langsung oleh Presiden sebagai Ketua Tim Pembangunan Kawasan Swasembada pangan, energi dan air nasional. Tim yang dibentuk setidaknya meliki 27 anggota yang terdiri dari beberapa Kementerian dan lembaga pemerintah terkait," ucap Zulhas.

BACA JUGA:Barang Mewah Milik Istri Eks Waka I DPRD Kepahiang Disita

BACA JUGA:Edar Narkotika, Mahasiswa dan Pria Paruh Baya Diringkus Polisi

 

Sebagai ketua tim yang ditunjuk langsung oleh Presiden, ia menekankan pentingnya sinergi, terutama dalam menentukan Kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor pangan, energi, dan air.

 

Ia juga mengkoordinasikan seluruh Kementerian untuk tidak berjalan sendiri-sendiri demi mempercepat mencapai tujuan yakni kedaulatan bangsa di sektor pangan, energi, dan air.

 

"Saya juga di minta mengkoordinasi hal ini. Karena ada kaitannya dengan anggaran tahun 2026. Jadi jika nanti ada program anggaran yang tidak masuk, biasanya masalah kita ada pada koordinasi antarkementerian," paparnya.

BACA JUGA:4.471 Honorer Pemprov Bengkulu Diusulkan Jadi PPPK Paruh Waktu

BACA JUGA:DKP Bengkulu Selatan Ajukan Bantuan 200 Jaring, Realisasi Ditargetkan September 2025

 

Selain merancang program baru, Zulhas juga diberi amanah untuk menyelesaikan persoalan pembayaran proyek yang sempat tertunda dibeberapa kawasan pembangunan lumbung pangan, terutama yang berada di Papua selatan dan Kalimantan.

 

"Ada persoalan tentang proyek yang sudah dikerjakan, tapi pembayaran belum bisa dilakukan," katanya.

BACA JUGA:Waspada Bencana, BPBD Bengkulu Selatan Siapkan Petugas Piket 24 Jam

BACA JUGA:Gubernur Helmi Hasan Tegaskan Gaji Honorer R4 Bengkulu Rp1 Juta per Bulan

 

Menurut Zulhas, ada permasalahan terkait pembiayaan di beberapa proyek pembangunan lumbung, nilai pembayaran yang tertunda sekitar Rp138 miliar.

 

Meski jumlahnya tidak terlalu besar, masalah pembayaran sebenarnya bisa menghambat proyek-proyek lain yang sedang menunggu giliran berjalan.

BACA JUGA:September 2025, Pembangunan Jalan Akses TPA Kayu Arau Bengkulu Selatan Dimulai

BACA JUGA:Polres Bengkulu Selatan Imbau Warga Waspada Penipuan Catut Nama Pejabat Polisi

 

Oleh karena itu, Presiden Prabowo memerintah untuk segera menyelesaikan masalah agar segera tuntas.

 

"Tagihannya belum banyak, kira-kira sekitar Rp138 miliar. Uangnya sudah ada, tapi belum dibayarkan karena ada beberapa aturan-aturan yang perlu kita lengkapi. Saya optimistis dalam 2 sampai 3 minggu ke depan masalah ini bisa tuntas," tutupnya.

Sumber: