Era Zulkifli Hasan, Polemik Pelepasan 1,6 Juta Ha Hutan Bukan untuk Sawit

BEKENTV - Kembali tersorot ke media tentang pelepasan hutan seluas 1,6 hektare di era Zulkifli Hasan. Terungkap bahwa bukan pemberian izin konsesi bagi korporasi sawit, namun murni sebagai tata ruang.

Hal ini terbukti dalam dokumen resmi Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014 dan SK 878/Menhut-II/2014 tentang kawasan hutan provinsi Riau yang ditandatangani Zulkifli Hasan selaku Menteri Kehutanan saat itu.

BACA JUGA:Vonis Mantan Ajudan Gubernur, Anca: Saya Merasa Jadi Korban Politik

BACA JUGA:BPJS Gratis Jadi Aspirasi Terbanyak, Edi Hariyanto Pastikan Masyarakat Dapat Layanan Kesehatan

Diketahui penandatanganan tersebut berupa keputusan tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan.

"Menhut menerbitkan SK 673/2014 seluas 1.638.294 Ha sebagai kawasan non hutan dalam rangka Tata Ruang Provinsi akibat pemekaran kota/kabupaten," jelas mantan Sekretaris Jenderal Kementerian era Zulkifli Hasan, Hadi Daryanto, Sabtu, 6 Desember 2025.

Hal tersebut menjadi polemik karena belum lama ini Sumatera dilanda banjir dan longsong, lantas kebijakan tersebut disinyalir menjadi penyebab adanya kerusakan lingkungan akibat ekspansi kebun sawit.

BACA JUGA:Peringati HUT Reserse ke-78, Ditreskrimsus Polda Bengkulu Bagikan Sembako ke Panti dan Pesantren

BACA JUGA:Wacana Perampingan OPD Pemprov Bengkulu Belum Masuk Propemperda 2026

Dalam SK yang sama, ditegaskan bahwa langkah pemerintah pusat dalam mengakomodasi surat usulan resmi dari pemerintah daerah. Mulai dari Gubernur, Bupati, Walikota, hingga aspirasi masyarakat se-Provinsi Riau.

Dengan tujuan memberikan kepastian ruang untuk pembangunan daerah.

Diungkap pula bahwa lahan yang dilepas tersebut ditujukan atas tiga kepentingan, berupa:

BACA JUGA:Tahun 2025 Segera Berakhir, UMP Bengkulu Belum Ditetapkan, Ini Penjelasan Syarifudin

BACA JUGA:Korem 041/Gamas Kirim 4 Truk Bantuan bagi Korban Bencana di Sumatra Barat

Sumber: