Sultan Minta Pemutakhiran Data Penerima dan Distribusi Bansos Pangan Melibatkan Desa-Kelurahan

BETVNEWS - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin meminta agar proses pendistribusian bantuan sosial pangan Ramadhan tahun ini melibatkan pemerintah di tingkat desa dan kelurahan.

Hal ini disampaikan Sultan dengan tujuan mendorong distribusi Bansos pangan kepada penerima secara tepat sasaran dan tepat waktu.

BACA JUGA:Sultan: Isu Skandal Keuangan Diharapkan Tidak Ganggu Penerimaan Pajak

“Yang paling penting adalah Pemerintah mesti serius menuntaskan persoalan data bansos. Karena secara faktual data penerima bansos terus berubah dan bergerak dinamis. Orang yang tahun lalu miskin, belum tentu tahun ini masih miskin, dan sebaliknya”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Rabu 8 Maret 2023 di Jakarta.

Oleh karena itu, mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu, mengatakan bahwa Pemerintah Desa dan Kelurahan memiliki data mutakhir yang dapat diandalkan.

BACA JUGA:Polemik Pasokan dan Harga Beras, Sultan Minta Bapanas Tidak Berbisnis dalam Urusan Pangan

“Kami mengapresiasi upaya pemerintah dalam mendorong tingkat konsumsi masyarakat melalui bansos pangan pokok menjelang Ramadhan. Namun kita semua mengetahui bahwa selama ini program bansos pemerintah pusat sangat rentan disalahgunakan di daerah”, tegas Sultan.

Lebih lanjut, Senator Sultan berharap Bulog yang direncanakan terlibat dalam pendistribusian Bansos untuk kolaborasi dengan Pemerintah Desa dan Kelurahan se-Indonesia.

BACA JUGA:Harga Bekatul dan Pakan Unggas Tinggi, Sultan Minta Pemerintah Impor Gabah Kering Giling

Sementara itu, menjelang Ramadhan dan Lebaran 2023, Pemerintah akan memberikan bantuan sosial (bansos) berupa beras, telur, dan ayam. Akan disalurkan selama 3 bulan, mulai Maret, April, dan Mei 2023. 

Disisi lain, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengungkapkan bahwa, Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait, masih menggodok data penerima Bansos pangan terkait pelaksanaannya di lapangan.

“Pelaksanaannya masih kami diskusikan karena kalo dari rapat, keliatannya langsung dari Bulog (Badan Urusan Logistik) langsung didistribusikan, tidak melalui Kemensos (Kementerian Sosial). Namun, daftar penerima yang punya data memang Kemensos. Jadi ini masih kami diskusikan seperti apa,” ucap Isa Rachmatarwata usai mengikuti media briefing di Kantor Kemenkeu, (Selasa, 7 Maret 2023). (**)

 

Sumber: