Sultan: Target NTP 2024 Jauh dari Ideal, Pemerintah Tingkatkan Produktivitas Hindari Impor

BETVNEWS – Salah satu target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 adalah Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) masing-masing pada angka 108 dan 107.

BACA JUGA:Penyelewengan Pupuk Subsidi, Sultan Minta Peran Penyuluh Pertanian Ditingkatkan

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin menilai target tersebut jauh dari ideal, untuk mendorong tingkat kesejahteraan petani dan nelayan di daerah.

BACA JUGA:Sultan: Gagasan Gub NTT Masuk Sekolah Jam 5 Pagi, Terobosan Penting

“Kami tidak mengatakan target ini terlalu rendah, tapi harapan akselerasi tranformasi pembangunan ekonomi seharusnya menetapkan target kesejahteraan masyarakat petani dan nelayan secara lebih ambisius. Angka target NTP tersebut bisa lebih rendah dari capaian februari tahun ini yang mencapai 109,00 naik 1,11 persen”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Jumal 3 Maret 2023.

BACA JUGA:Sultan Minta Pemutakhiran Data Penerima dan Distribusi Bansos Pangan Melibatkan Desa-Kelurahan

Target NTP dan NTN berdampak luas terhadap capaian target pembangunan ekonomi Pemerintah lainnya. Terutama pada target penurunan angka stanting, indeks pembangunan manusia dan tentunya penurunan angka kemiskinan ekstrem.

BACA JUGA:Sultan: Isu Skandal Keuangan Diharapkan Tidak Ganggu Penerimaan Pajak

Kata Sultan, idealnya petani dan nelayan dapat menikmati kesejahteraan dengan NTP dan NTN di angka 120. 

BACA JUGA:Polemik Pasokan dan Harga Beras, Sultan Minta Bapanas Tidak Berbisnis dalam Urusan Pangan

“NTP yang stagnan dan fluktuatif mengindikasikan pemerintah belum sepenuhnya serius memberikan perhatian terhadap kesejahteraan petani dan nelayan. Kami percaya pemerintahan presiden Joko Widodo akan mewariskan legacy dan standar tinggi NTP kepada pemerintahan selanjutnya”, harap mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.

 BACA JUGA:Harga Bekatul dan Pakan Unggas Tinggi, Sultan Minta Pemerintah Impor Gabah Kering Giling

Pihaknya meminta agar pemerintah meninjau kembali beberapa kebijakan seperti peraturan menteri pertanian Nomor 10 tahun 2022 yang membatasi subsidi pupuk kepada petani kecil pada semua komoditas. 

Ditambahkannya jenis pupuk subsidi boleh dibatasi, tapi jenis komoditas perlu diberlakukan seperti sebelumnya.

Sumber: