Dempo Xler Minta Pemprov Evaluasi Perizinan HGU Perkebunan di Bengkulu

BENGKULU, BETVNEWS - Ketua Komisi I DPRD Provinsi BENGKULU Dempo Xler, S.Ip, MAP, turut menyoroti persoalan konflik agraria yang terjadi di kabupaten.

“Terkait persoalan konflik agraria, kita (DPRD,red) sudah berulang kali menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu, dalam hal ini Pak Gubernur Rohidin Mersyah yang juga Ketua Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan BPN Provinsi Bengkulu serta pihak lainnya untuk segera mengevaluasi perizinan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang ada,” ungkap Dempo, Senin (27/9/2023).

Mengingat, yang perlu sama-sama diketahui bahwa perizinan HGU tersebut telah memicu terjadi konflik agraria di beberapa kabupaten, dan sampai dengan saat ini bisa dikatakan satupun belum ada yang tuntas.

BACA JUGA:Ini Respon Dempo Xler soal Demo Tolak Arif Gunadi Jadi Penjabat Wali Kota Bengkulu

“Ironisnya pada saat konflik agraria terjadi, petani yang sejatinya masyarakat Provinsi Bengkulu malah cenderung menjadi korban,” kata Dempo.

Persoalan konflik agraria yang ada di Provinsi Bengkulu belum satupun dituntaskan. Hal ini mendapatkan sorotan dari Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Xler, S.I[, M.AP.

Menurutnya, konflik agraria di Provinsi Bengkulu pun ikut menjadi salah satu tuntutan massa dalam aksi Hari Tani Nasional (HTN) tahun 2023 beberapa waktu lalu di Kantor Gubernur Bengkulu.

BACA JUGA:Gaji ASN, TNI/Polri Bakal Naik 8 Persen, Begini Respon Dempo Xler

Lanjut Dempo, persoalan perizinan HGU harus segera dituntaskan agar supaya masyarakat tidak dirugikan dengan langkah konkret yakni lakukan evaluasi dan kalau ada perusahaan yang ingin mengurus perpanjangan izin, maka dipastikan betul telah memenuhi ketentuan seperti mengeluarkan sebagian HGU untuk plasma ataupun fasilitas umum.

BACA JUGA:Dempo Xler Kecam Pelaku Bullying Terhadap Siswi SMA di Kota Bengkulu

“Kalau menurut hemat kita sebenarnya jangan ada lagi perusahaan yang diperpanjang izin HGU nya. Sehingga lahan HGU itu bisa dikembalikan untuk kepentingan masyarakat. Apalagi saat ini, tidak sedikit masyarakat kita yang kesulitan mendapatkan lahan. Sementara pertumbuhan penduduk dari waktu ke waktu terus bertambah,” tegas Dempo.

BACA JUGA:Website OPD Tak Update Dikeluhkan Masyarakat Saat Reses Dempo Xler

Dempo menyebut, saat ini yang terpenting itu bagiamana upaya pemda untuk mencari solusi yang adil dan menyelesaikan konflik agraria di Provinsi Bengkulu . “Tentunya dengan memastikan keseimbangan antara kepentingan perusahaan perkebunan dan masyarakat serta mematuhi aturan yang ada,”  tutup dempo

Sumber: