Dempo Xler: Netralitas ASN di Pemilu 2024 Tidak Hanya Slogan

BENGKULU, BETVNEWS - Ketua Komisi I DPRD Provinsi BENGKULU, Dempo Xler, mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi BENGKULU untuk tetap netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Hal ini,  merupakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

"Netralitas ASN bukan selogan belaka, tapi harus diimplementasikan dalam praktik. ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis," kata Dempo, do Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-52 KORPRI pada Kamis 30 November 2023.

BACA JUGA:Dempo Xler Sayangkan Randis Nunggak Pajak, Pemutihan Tidak Dimanfaatkan

Dempo menjelaskan, sanksi bagi ASN yang melanggar netralitas pemilu telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sanksinya bisa berupa teguran lisan, teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun, atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BACA JUGA:Dempo Xler Minta Pemprov Tertibkan Kecurangan Penyaluran BBM Subsidi di SPBU

"Aturannnya sudah jelas, bahkan, sanksinya bisa sampai pidana," tegas Dempo.

BACA JUGA:Sukses Buka Turnamen Piala Kadispora di Seluma, Jonaidi SP: Kegiatan Akan Terus Dilanjutkan

Dempo juga meminta kepala daerah untuk mengawasi ASN-nya agar tidak terlibat politik praktis. Kepala daerah dapat membentuk tim pemantau ASN yang bertugas mengawasi ASN dalam pelaksanaan pemilu.

Selain netralitas dalam pemilu, Dempo juga menyoroti pentingnya profesionalisme ASN dalam bekerja. Karena ASN harus inovatif dan bekerja lebih cepat agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

BACA JUGA:Dempo Xler Serap Aspirasi Pemuda, Ada Keluhan Lapangan Kerja hingga Parkir Liar

"ASN harus menjadi garda terdepan dalam pembangunan daerah, demgan tidak terlibat dalam politik praktis" kata Dempo.

Terkait dengan pejabat eselon II, Dempo berpendapat bahwa pejabat eselon II harus didominasi oleh anak muda. Hal ini agar kinerja ASN bisa lebih fleksibel dan adaptif dengan perkembangan zaman.

BACA JUGA:Dempo Xler Sharing Kerja Legislatif Bersama Parlemen Mahasiswa

Sumber: