Kerap Abrasi, Kades Usulkan Pembuatan Bronjong Desa Tebat Sibun ke BWSS VII

BENGKULU, BETVNEWS - Lantaran 4 tahun kerap Abrasi Pemerintah Desa Tebat Sibun dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) telah melakukan usulan pemasangan bronjong  di bantaran sungai Talo Kecil Dinas PUPR Provinsi BENGKULU dan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VII.

BACA JUGA:Dicari! Belasan Hari Tidak Ada Kabar, Siswi Asal Bengkulu Selatan Dinyatakan Hilang

Kepala Desa Tepat Sibun Wekadin Saputra mengatakan, usulan pemasangan bronjong sudah ia sampaikan sejak pertama kali abrasi akan tetapi pihak BWSS VII belum memberikan respon.

BACA JUGA:10 Rekomendasi Sunscreen untuk Mencerahkan Wajah yang Efektif Menghilangkan Flek Hitam, Wajib Pakai!

Setelah empat tahun terakhir pinggiran sungai talo kecil terus mengalami abrasi sehingga terus menerus mengalami pengikisan tanah terutama saat hujan deras, hingga akhirnya pihak BWSD VII dan PUPR Provinsi memberikan respon baik usulannya.

"Sudah kami usulkan kamis kemarin ke Dinas PUPR dan BWSS VII, nampaknya respon positif. Kami segera dimintai melengkapi berkas juga foto di lokasi," kata Wekadin Saputra, Minggu 21 Januari 2024.

BACA JUGA:Gunakan Sabu, Warga Padang Harapan Dibekuk Polisi

Lanjut Kades, Desa ini juga setiap tahun kerap menjadi langganan banjir, sehingga jika tidak ada penanganan jalan dan perumahan di desa juga terancam korban abrasi.

"Banjir sudah jadi langganan desa ini, kalau tidak ada tindakan maka lambat laun semuanya akan terkikis, terlebih lagi cuaca ekstrem akhir akhir ini kerap melanda Seluma. Adanya bronjong tentunya sangat membantu mencegah abrasi," sambungnya.

BACA JUGA:HUT IKJT Bengkulu ke-40, Ratusan Pesepeda Ikuti Fun Bike 2024

Mneurut Wekadin ukuran bronjong akan diusulkan setinggi 8 meter dan sepanjang 300 meter.

Dirinya berharap apa yang diusulkan dapat diterima oleh Dinas PUPR Provinsi Bengkulu dan BWSS VII.

Wekadin menambahkan, awalnya ia berinisiatif membuat bronjong menggunakan dana desa, karena setelah ia rinci anggaran yang dibutuhkan cukup besar sekitar Rp 800 juta, hampir sama dengan jumlah Dana Desa sehingga ia urungkan, karena tidak mencukupi.

BACA JUGA:KPU Rejang Lebong Kebut Pengepakan Logistik Pemilu 2024

Sumber: