Buntut Dugaan Asusila Oknum Camat, Waka I DPRD Seluma Minta Pemkab Transparan Beri Sanksi

SELUMA, BETVNEWS – Gelombang keresahan masyarakat terkait rentetan dugaan pelanggaran etik dan skandal asusila di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma kini memasuki babak baru. Lembaga legislatif secara resmi mendesak pemerintah daerah untuk tidak "main mata" dalam menjatuhkan sanksi terhadap oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun PPPK yang terlibat.

Wakil Ketua I DPRD Seluma, Syamsul Aswajar, menekankan pentingnya transparansi dalam proses hukum yang saat ini tengah digodok oleh pihak Inspektorat. Menurutnya, publik sedang mengawasi sejauh mana integritas pemerintah dalam menyikapi laporan-laporan miring tersebut.

"Indikasi pelanggaran disiplin yang masuk sudah cukup banyak. Kami menuntut Pemda Seluma bertindak objektif. Jangan ada kesan tebang pilih atau melindungi oknum tertentu," tegas Syamsul, Minggu (1/3).

BACA JUGA:Wawako Pagar Alam Resmikan Majelis Ta’lim Al-Mujahadah, Dorong Penguatan Iman Masyarakat

BACA JUGA:Terlibat Prostitusi di Kelurahan Kandang, Sopir Travel Kena Sanksi Cuci Kampung dan Diusir dari Bengkulu

Keseriusan DPRD dalam mengawal kasus ini bukan tanpa alasan. Syamsul mengungkapkan bahwa sejumlah surat aduan dari warga telah masuk ke meja dewan. Masyarakat meminta para wakil rakyat memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan benar-benar sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan.

"Surat dari masyarakat sudah kami terima. Mereka ingin proses penindakan ini dilakukan secara terbuka. Jika memang terbukti bersalah, sanksi tegas wajib diberikan sesuai regulasi ketenagakerjaan yang berlaku," tambahnya.

Desakan sanksi ini kian memanas menyusul kabar penggerebekan yang melibatkan seorang oknum camat nonaktif dengan figur tenaga PPPK di Seluma. Meskipun melalui kuasa hukumnya kedua belah pihak membantah tudingan tersebut, isu ini terlanjur menjadi konsumsi publik dan mencoreng citra korps abdi negara.

BACA JUGA:Cekcok Masalah Pribadi, IRT di Kota Bengkulu Dianiaya Suami Siri Hingga Luka Lebam

BACA JUGA:Alex Noerdin, Eks Gubernur Sumsel Wafat, Walikota Pagar Alam Sampaikan Belasungkawa ke Keluarga

Kini, keputusan akhir berada di tangan Pemkab Seluma. Profesionalisme dalam menuntaskan perkara etik ini menjadi ujian krusial bagi pemerintah daerah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap marwah birokrasi di Kabupaten Seluma.

Sumber: