Realisasi APBN dan TKD di Bengkulu Capai 94,23 Persen hingga Desember 2024

Namun, insentif fiskal menunjukkan perbaikan. Pada tahap II, empat pemerintah daerah, yakni Pemprov Bengkulu, Pemkab Bengkulu Selatan, Pemkab Rejang Lebong, dan Pemkab Lebong, berhasil menerima total Rp18,1 miliar.

Meski demikian, masih ada satu pemerintah daerah yang belum menerima insentif fiskal, mengindikasikan perlunya percepatan pengelolaan dokumen salur.

BACA JUGA:Tol Bengkulu-Taba Penanjung Meningkat 39 Persen Libur Nataru 2024/2025, JTTS Capai 129.004 Kendaraan

BACA JUGA:7 Manfaat Daun Perilla untuk Ibu Hamil, Baik bagi Tumbuh dan Kembang Janin dalam Kandungan

Kinerja APBD regional Bengkulu hingga 30 November 2024 mencatat pendapatan daerah sebesar Rp8,912 triliun atau 66,94 persen dari target, sementara belanja daerah mencapai Rp9,281 triliun atau 67,35 persen dari pagu.

Defisit APBD tercatat sebesar Rp368,78 miliar, setara 79,10 persen dari pagu.

Namun, terdapat perbedaan data penyaluran TKD antara laporan APBN dan realisasi APBD.

Menurut akun iAccount APBN, penyaluran TKD mencapai Rp10,116 triliun, tetapi laporan realisasi APBD hanya mencatat Rp8,158 triliun. 

BACA JUGA:Tahap Kedua, Polda Bengkulu Serahkan Tersangka dan Barang Bukti Penimbunan Solar ke Jaksa

BACA JUGA:Intip 6 Efek Samping Daun Perilla bagi Kesehatan, Berikut Tips Aman Mengonsumsinya

“Disparitas ini terjadi karena beberapa pemerintah daerah belum melaporkan secara lengkap penerimaan APBD ke DJPK,” jelas Irfan.

Ia juga menyoroti perlambatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di awal tahun akibat terlambatnya penerbitan Peraturan Daerah (Perda) Pajak dan Retribusi Daerah.

Hal ini menyebabkan tekanan terhadap anggaran di semester pertama 2024.

Sisa belanja modal yang masih cukup besar hingga akhir tahun menjadi perhatian utama. Dengan hanya tersisa beberapa hari sebelum tahun anggaran berakhir, risiko penyelesaian kegiatan meningkat.

BACA JUGA:Mulailah dengan Jumlah Kecil dan Bertahap, Begini Tips Aman Mengonsumsi Daun Perilla

Sumber: