Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Tanggapi Konflik Harimau dan Masyarakat di Mukomuko

BENGKULU, BETVNEWS – Anggota DPRD Provinsi BENGKULU daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Mukomuko, Andy Suhary menanggapi terkait konflik Harimau dan masyarakat yang terjadi beberapa waktu ini di wilayah PT Agromuko.

Andy Suhary menyampaikan bahwa mendapatkan laporan dari beberapa masyarakat untuk menyampaikan kelihan kepada pihak terkait.

BACA JUGA:DPRD Seluma Gelar Rapat Paripurna Pemberhentian dan Usulan Pelantikan Bupati Terpilih

"Senggol juga Pak Bupati, ini musibah yang menimpa masyarakat. Kok tidak ada tanggapan atau respons. Minimal ada rapat dengan Dinas Sosial untuk bantuan korban, BKSDA Bengkulu, KPH Bengkulu, dan pihak perusahaan perkebunan. Posisi harimau itu sudah berada di kawasan konservasi PT Agromuko, Tanah Rekah Estate, yang bisa mengganggu kehidupan masyarakat yang bergantung pada kebun sawit," pesen yang disampaikan oleh masyarakat ke Andy.

BACA JUGA:Nasib Pengerukan Alur Pelabuhan Pulau Baai Diputuskan oleh Pelindo, KSOP, dan APBB

Menanggapi laporan tersebut, Andy Suhary mendesak pemerintah daerah dan pihak terkait untuk segera memberikan perhatian serius terhadap keamanan warga.

"Pemerintah harus segera menjamin keselamatan warga, terutama mereka yang berprofesi sebagai petani dan bergantung pada hasil kebun. Jika situasi ini berlanjut, saya sarankan agar pemerintah bersama PT Agromuko memberikan kompensasi kepada warga yang terdampak. Ini penting untuk meringankan beban mereka," tegas Andy.

BACA JUGA:Begal Bersenjata Tajam di Nusa Indah Ditangkap Tim Resmob Macan Gading

Andy juga menambahkan bahwa pihak-pihak terkait, seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), dan manajemen PT Agromuko, harus segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi gangguan dari hewan buas tersebut.

Langkah-langkah tersebut, menurutnya, harus melibatkan koordinasi lintas sektor agar keamanan masyarakat dapat segera terjamin.

BACA JUGA:27 OPD di Lingkup Pemprov Bengkulu Sampaikan Evaluasi Honorer Sebelum Penerbitan SK

Kasus ini menjadi perhatian serius karena kehidupan warga sekitar perkebunan sawit sangat bergantung pada aktivitas di kebun. Jika ancaman harimau terus mengintai, masyarakat akan menghadapi risiko kehilangan mata pencaharian dan mengalami tekanan psikologis.

Hingga berita ini diturunkan, warga berharap segera ada tindakan nyata dari pihak-pihak terkait untuk mengatasi masalah ini.

(Ilham)

Sumber: