Puskaki Bengkulu Desak APH Usut Tuntas Kasus OTT Proyek BBWS Sumatera VIII di Kepahiang

BENGKULU, BETVNEWS - Pusat Kajian Anti Korupsi (Puskaki) BENGKULU mendorong penyidik Tipidkor Polres Kepahiang untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dibalik kasus OTT oknum ASN PMD Kabupaten Kepahiang.

Agar penetepan tersangka tidak hanya berakhir pada K-R dan F-R saja, mesti bisa membuka siapa saja orang-orang yang telibat dalam pengelolaan anggaran BBWS Sumatera VIII tersebut yang terjadi tahun 2023 lalu.

Sekretaris Puskaki Bengkulu, Sony Taurus menilai harus ada audit terhadap aliran dana yang didapat 18 Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Kecamatan Ujan Mas dan Kecamatan Kepahiang.

Supaya, pandora atau cerita mengapa 6 orang Kades yang di OTT Polres Kepahiang bisa mendapatkan anggaran kemudian diserahkan oleh tersangka KR dan FR hingga terjadi OTT pada Senin 26 Juni 2023 lalu. 

BACA JUGA:Gubernur Helmi Hasan Teken Kerja Sama Optimalisasi Pajak Daerah, Imbau Wajib Pajak Laporkan SPT Tahunan

BACA JUGA:Polres Seluma Lakukan Pengecekan MinyaKita di Warung dan Minimarket, Pastikan Kemasan Sesuai Takaran

"Ini menjadi pintu masuknya, dari mana dana yang didapat para oknum kades itu. Lalu anggaran diserahkan kepada tersangka. Asal muasal dana ratusan juta itu, mesti diusut tuntas sumbernya, jika memang berasal dari kelompok penerima anggaran tentu harus diperjelas apa hubungan," tegas Sony Taurus 

Jika anggarannya berasal dari kelompok P3A ungkap Sony, selaku pengelola dana proyek P3-TGAI dari BBWS Sumatera VIII, maka patut dicurigai adanya persekongkolan antar pihak. Sehingga, kesepakatan menyerahkan setoran atau fee itu terjadi. 

"Kita mengharapkan perkara ini bisa diusut tuntas, agar bisa terbuka secara terang benderang perkaranya. Terutama untuk kasus gratifikasi tentunya ada pemberi dan penerimahnya," tutur Sony. 

BACA JUGA:Penertiban PKL di Pasar Minggu, Satpol PP Cekcok dengan Pedagang

BACA JUGA:Tidak Hanya Diare, Ini Dia 8 Efek Samping Jika Mengonsumsi Asam Jawa Secara Berlebihan

Puskaki Bengkulu mendorong adanya audit terhadap 18 kelompok P3A di Kecamatan Ujan Mas dan Kecamatan Kepahiang, audit anggaran maupun legalitasnya.

Sebab, berbadasarkan informasi terhimpun keberadaan 18 P3A yang mendapatkan dana P3-TGAI 2023 belum terverifikasi di Pemkab Kepahiang. 

Sebelumnya, guna memastikan tidak adanya penyelewengan anggaran Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera (BBWSS) VIII di Kabupaten Kepahiang.

Sumber: