Pemkab Seluma Tercekik Gaji Pegawai, Bupati: 2026 Bisa Tanpa Pembangunan

Pemkab Seluma Tercekik Gaji Pegawai, Bupati: 2026 Bisa Tanpa Pembangunan--(Sumber Foto: Jul/BETV)
BENGKULU, BETVNEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma saat ini tengah menghadapi beban keuangan yang cukup berat.
Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Seluma, Teddy Rahman, yang mengungkapkan bahwa Pemkab kewalahan dalam membayar gaji seluruh pegawai yang ada di lingkungan pemerintahan daerah tersebut.
Kondisi ini semakin memburuk setelah sebanyak 901 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2024 telah menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan serta gaji perdana per tanggal 1 Juli 2025.
BACA JUGA:Buron Sejak 2023, Tersangka Korupsi Dana KUR BRI Ditangkap di Lebong
BACA JUGA:Terdakwa Korupsi BOK Puskesmas Palak Bengkerung Jalani Sidang Perdana, Ini Dakwaan JPU
"Harus diakui saat ini Pemkab Seluma kewalahan membayar gaji pegawai di Kabupaten Seluma. Apalagi mulai 1 Juli ini beban daerah bertambah dengan membayar gaji 901 CPNS Seluma," tegas Bupati Teddy Rahman.
Selain gaji pokok, Pemkab Seluma juga dibebani dengan kewajiban untuk membayar hak-hak keuangan lainnya kepada para pegawai, seperti Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), yang juga berlaku bagi CPNS yang baru menerima SK.
"Belum lagi nanti harus dilakukan pembayaran TPP bagi CPNS Seluma. Luar biasa sekali beban daerah dengan adanya tambahan 901 CPNS Seluma," lanjutnya.
Bupati Teddy menjelaskan, saat ini total jumlah pegawai di Kabupaten Seluma telah melampaui angka 6.000 orang.
BACA JUGA:4 Bupati Bersaksi, Ungkap Penyerahan Uang untuk Kemenangan Rohidin
BACA JUGA:Kasus Pernikahan Dini di Seluma Capai 89 hingga Juni 2025, Mayoritas Masih Usia SMA
Dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seluma, lebih dari 50 persen telah terserap hanya untuk belanja pegawai.
Kondisi ini dikhawatirkan dapat menghambat pembangunan fisik yang dibutuhkan masyarakat.
"Saat ini sudah 6.000 lebih pegawai di Kabupaten Seluma. Dengan beban belanja pegawai 50 persen lebih. Ini sudah melebihi dari batas toleransi. Sehingga anggaran untuk pembangunan jadi terhambat," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: