Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu Audensi dengan Forum Komite Sekolah Bahas Program Pendidikan Gratis

BENGKULU, BETVNEWS - Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Forum Komite Sekolah, Kamis 19 Juni 2025, membahas dampak kebijakan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan yang melarang pungutan Sekolah.

Ketua Forum Komite Sekolah, Tarmizi Gumai, menegaskan bahwa pihaknya mendukung kebijakan pendidikan gratis, namun menilai perlu kesiapan anggaran dari APBD untuk mengganti biaya operasional yang sebelumnya ditopang sumbangan komite.

“Dana BOS dari pusat hanya Rp1,5 juta per siswa SMA dan Rp1,6 juta untuk SMK per tahun. Padahal menurut penelitian Kemendikbud, kebutuhan ideal pendidikan mencapai Rp5 juta per siswa. Artinya masih kurang sekitar Rp3,5 juta,” ujar Tarmizi.

Ia menyebut, jika biaya operasional pendidikan SMA/SMK/SLB di seluruh Provinsi Bengkulu ditanggung sepenuhnya oleh APBD, maka dibutuhkan anggaran sekitar Rp297 miliar per tahun.

BACA JUGA:Cair Lagi, Cukup Kumpulkan Koin Pakai Aplikasi Saldo DANA Ini, Segera Klaim di Sini

BACA JUGA:Lidah Buaya Dapat Diolah Jadi Obat Herbal, Gimana? Intip Caranya Disini!

“Dana komite selama ini digunakan untuk menutupi kekurangan BOS, seperti membayar GTT/PTT, ekstrakurikuler, hingga pemeliharaan sarana dan prasarana,” jelasnya.

Sementara itu, akademisi sekaligus pengamat pendidikan, Prof. Sudarwan, juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi pendidikan di Bengkulu.

“Selama ini tak ada penolakan dari orang tua, karena ada subsidi silang. Kalau pungutan dilarang, sementara dana belum siap, sekolah bisa lumpuh. Biaya pendidikan memang mahal, tapi biaya kebodohan jauh lebih mahal,” ujarnya tegas.

Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, menekankan pentingnya keseimbangan antara idealisme kebijakan dan kemampuan fiskal daerah.

BACA JUGA:Tanpa Ribet, Cair Saldo DANA Gratis dari Nonton Video, Pengguna Bisa Dapat Uang Gratis

BACA JUGA:Ini Dia Jenis Lengkuas yang Jarang Diketahui, Masing-masing Miliki Kegunaan Berbeda

“Sepanjang APBD belum bisa menutupi kebutuhan sekolah, kami dorong adanya ruang sumbangan sukarela dari wali murid yang tidak memberatkan,” kata Usin.

Ia juga mendorong Pemprov Bengkulu untuk menganggarkan tambahan minimal Rp1,5 juta per siswa per tahun guna menutupi kekurangan dana operasional.

“Kalau ini sudah terpenuhi, barulah kita bisa melarang sumbangan komite. Idealnya separuh dulu dianggarkan, menyesuaikan kekuatan fiskal kita,” ungkapnya.

Sumber: