Tekan Belanja Pegawai Hingga Rp30 Miliar, Waka I DPRD Bengkulu Dukung Perampingan OPD

BENGKULU, BETVNEWS - Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain, menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun ini.

Kebijakan tersebut dinilai penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, sekaligus mengendalikan belanja pegawai.

BACA JUGA:17.667 Kendaraan Dinas Milik Pusat dan Daerah di Bengkulu Menunggak Pajak, Nilainya Capai Rp18 Miliar

BACA JUGA:Jauh dari Target RPJMD, Realisasi Investasi Bengkulu 2025 Hanya Rp3,026 Triliun

Penataan OPD sendiri diketahui mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

 Regulasi ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan struktur organisasi dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah.

BACA JUGA:12 Terdakwa Korupsi Puskeswan Kaur Jalani Sidang Perdana di PN Bengkulu

BACA JUGA:Waka I DPRD Bengkulu Beri Sinyal, Pelantikan Sekda Definitif Diperkirakan Akhir Januari

Teuku Zulkarnain menilai, dengan dilakukannya penataan OPD, Pemerintah Provinsi Bengkulu berpeluang menghemat anggaran belanja pegawai dalam jumlah yang cukup besar.

“Jika penataan OPD dilakukan dengan tepat, anggaran belanja pegawai bisa ditekan hingga Rp20 sampai Rp30 miliar. Ini tentu berdampak positif bagi keuangan daerah,” ujar Teuku Zulkarnain.

BACA JUGA:Pengawas dan Operator Terlibat, Polda Bengkulu Tetapkan 3 Tersangka Bisnis Ilegal BBM di SPBU Kaur

BACA JUGA:Dukung Digitalisasi Pendidikan, 171 SD dan SMP se-Kota Bengkulu Sudah Terfasilitasi Smart TV Merah Putih

Ia juga menyoroti masih adanya sejumlah OPD di lingkungan Pemprov Bengkulu yang dinilai belum berjalan optimal. Menurutnya, penyesuaian struktur dan penggabungan fungsi menjadi langkah yang perlu dilakukan agar kinerja birokrasi lebih efektif.

“Masih ada OPD yang kinerjanya belum maksimal dan fungsinya tumpang tindih. Karena itu, penataan organisasi perlu dilakukan agar pemerintahan berjalan lebih efisien dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik,” tegasnya.

Sumber: