Sidang Korupsi Perdin Fiktif DPRD Provinsi Bengkulu, Sekwan dan 14 Saksi Dihadirkan

BENGKULU, BETVNEWS - Pengadilan Negeri tindak pidana korupsi Bengkulu menggelar sidang lanjutan perkara dugaan korupsi penggunaan anggaran di Sekretariat Dewan Provinsi tahun anggaran 2024, Rabu (10/12/2025).

Dalam agenda sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Faisol SH, MH., Jaksa Penuntut Umum Kejati Bengkulu menghadirkan 15 saksi untuk mengungkap dugaan pemotongan anggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas yang tidak sesuai prosedur. 

BACA JUGA:Pemprov Bengkulu Mulai Seleksi TKHK 2026, 16 Tenaga Kesehatan Ikuti Tes CAT Serentak Se-Nasional

BACA JUGA:Masa Jabatan Pj Sekda Segera Berakhir, Pemprov Siapkan Pengajuan ke Kemendagri

Saksi yang dihadirkan merupakan pejabat di lingkungan Setwan, staf, Tenaga Harian Lepas (THL), serta beberapa pejabat dari BKD Provinsi Bengkulu.

Kehadiran saksi-saksi ini bertujuan memberikan bukti bahwa anggaran yang dicairkan tidak sepenuhnya digunakan sesuai ketentuan, sehingga menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp 5 miliar.

BACA JUGA:Sidak di Beberapa OPD, Pemkot Temukan Puluhan ASN Tidak Masuk Kerja

BACA JUGA:Banyak APBDes Bermasalah, Kejari Seluma Gandeng BPKP Perkuat Edukasi Hukum Dilingkup Pemdes

Saksi Yofi Karsena Putra, Kabid BKD Provinsi Bengkulu menegaskan bahwa pencairan anggaran dilakukan sesuai prosedur administrasi.

"Syaratnya lengkap, apa-apa saja saya tidak hafal. Setelah lengkap dibayarkan, dibayarkan sesuai pengajuan. Untuk siapa saja yang berangkat melakukan perjalanan dinas saya tidak tahu," ungkap Yofi saat dipersidangan

BACA JUGA:Cegah Kelangkaan Jelang Nataru, Pertamina Bengkulu Siapkan Extra Dropping 65 Ribu Tabung Elpigi 3 Kg

BACA JUGA:Bupati Bengkulu Utara Terima Penghargaan Genting Award dari Kemendukbangga

Terpisah, Mustarani Abidin, Sekretaris DPRD Provinsi sejak Mei 2025, mengaku hanya mendengar cerita terkait perjalanan dinas fiktif dari pejabat sebelumnya.

"Yang saya dengar itu yang mulia, misalnya berangkat ditulis 10 orang tetapi aslinya hanya 5 orang, di SPJ tetap dibuat 10 orang. Tidak tahu terkait anggarannya per orang," kata Mustarani.

Sumber: