Tandatangan Perjanjian Kerja dan Pakta Integritas 2026, Bupati Bengkulu Utara Dorong OPD Berburu Program Pusat

BENGKULU, BETVNEWS - Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam agenda penandatanganan Perjanjian Kerja dan Fakta Integritas tahun 2026, Rabu (11/02).

Di tengah tantangan kondisi keuangan daerah yang sedang sulit, Bupati menuntut adanya terobosan nyata dan sinergitas yang lebih kuat dengan Pemerintah Pusat.

Penandatanganan Fakta Integritas ini bukan sekadar seremoni rutin. Bagi Bupati Arie, dokumen tersebut merupakan janji suci pejabat daerah untuk menunjukkan profesionalisme dan komitmen penuh terhadap pelayanan publik serta pencapaian target pembangunan yang telah direncanakan.

Bupati Arie menekankan bahwa integritas adalah pondasi utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Para pejabat diminta tidak hanya bekerja di belakang meja, tetapi harus mampu menyelaraskan program kerja dengan visi-misi strategis daerah.

BACA JUGA:Isi Surat Wasiat Santri Asal Kota Bengkulu yang Akhiri Hidup di Kepahiang: ‘Adek Nak Nyusul Ayah’

BACA JUGA:Babak Baru Korupsi PT RSM: Mantan Bupati Bengkulu Utara Imron Rosyadi Resmi Jadi Tersangka

“Setiap pejabat daerah harus mampu menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas, khususnya dalam mendukung visi dan misi kepala daerah, serta program program strategis lainnya berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan daerah,” ujarnya.

Menyadari kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami tekanan, Bupati Arie mendorong para pimpinan OPD untuk lebih kreatif.

Kolaborasi intensif dengan kementerian dan lembaga di level pusat menjadi keharusan agar pembangunan infrastruktur dan program prioritas di Bengkulu Utara tetap berjalan meskipun dana daerah terbatas.

“Dalam situasi yang penuh tantangan ini, inovasi, kolaborasi, dan koordinasi menjadi kunci utama agar berbagai program pembangunan, baik infrastruktur maupun program lainnya, dapat terlaksana dengan lebih cepat dan tepat sasaran,” tegasnya.

Selain masalah koordinasi, Bupati juga mewanti-wanti terkait pengelolaan administrasi. Ia tidak ingin adanya masalah hukum di masa depan yang timbul akibat kecerobohan dalam pendokumentasian dan tata kelola program.

BACA JUGA:Stok Pangan Ramadan 1447 H di Bengkulu Utara Dipastikan Aman, Bupati dan Forkopimda Pantau Pasar Purwodadi

BACA JUGA:April Yones Resmi Pimpin PPP Bengkulu, Mardiono Beri Mandat Khusus: Rangkul DPC dan Dekati Rakyat

"Pengelolaan administrasi yang rapi dan transparan akan memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah," jelasnya.

Sumber: