Helmi Hasan Instruksikan Kepala OPD Stop Mengeluh, Utamakan Solusi dan Respons Cepat di Media Sosial

BENGKULU, BETVNEWS – Balai Raya Semarak menjadi saksi ketegasan Gubernur BENGKULU, Helmi Hasan, saat mengumpulkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rapat koordinasi, Sabtu (11/4) siang.

Didampingi Wakil Gubernur Mian, Helmi menginstruksikan jajarannya untuk mengubah pola kerja lama menjadi lebih gesit dan berorientasi pada hasil nyata.

Gubernur menekankan bahwa efisiensi anggaran bukan alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan. Ia meminta para pejabat di lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu berhenti mempermasalahkan keterbatasan fiskal dan mulai fokus pada kreativitas kerja.

"Hentikan keluhan soal anggaran. Kebijakan efisiensi adalah tantangan global. Secara makro, posisi Indonesia jauh lebih stabil dibandingkan banyak negara lain. Jika negara seperti Vietnam saja berani melakukan reformasi struktural besar-besaran, kita pun harus mampu berinovasi dengan sumber daya yang ada," tegas Helmi Hasan.

BACA JUGA:Di Bawah Komando Teddy Rahman-Gustianto, Seluma Melesat: Layanan Cepat, Pendidikan Makin Berkualitas

BACA JUGA:Jelang Idul Adha, Pemkab Seluma Siapkan Pasar Murah Guna Tekan Lonjakan Harga

Bagi Helmi, efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat merupakan momentum untuk menyisir program agar lebih tepat sasaran. Ia mengingatkan bahwa beban daerah jauh lebih ringan dibandingkan kompleksitas yang dihadapi pemerintah pusat, sehingga tidak ada ruang bagi aparatur daerah untuk bermalas-malasan.

Selain soal kinerja internal, Ketua IKA UNIB ini juga menyoroti cara OPD merespons dinamika publik. Ia mewajibkan setiap kepala dinas menjadikan media sosial sebagai alat pantau "real-time" untuk menangkap keresahan masyarakat.

"Dunia sudah berubah, setiap keluhan warga di media sosial seperti jalan rusak atau kendala layanan harus dijawab dengan tindakan instan. Saya ingin setiap OPD memiliki radar yang peka dan respons yang cepat. Jangan tunggu masalah membesar baru bertindak," pungkasnya.

Langkah ini diambil guna memastikan visi Helmi-Mian dalam menghadirkan pelayanan publik yang inklusif hingga ke pelosok desa dapat terwujud tanpa hambatan birokrasi yang kaku.

Sumber: