MUKOMUKO, BETVNEWS - Stok blanko E-KTP di Kabupaten Mukomuko saat ini mulai menipis, padahal sebentar lagi akan segera memasuki Pemilu 2024. Yang artinya masyarakat akan sangat banyak untuk mengurus data kependudukan, terutama E-KTP.
BACA JUGA:Adik Kecil Ini Butuh Bantuan Dermawan, Diagnosa Jantung Bocor dan Harus ke Jakarta
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko, menyampaikan bahwa saat ini untuk jumlah blanko E-KTP di Mukomuko hanya tinggal 11 keping saja.
Sehingga jika kemudian belum ada penambahan, maka pelayanan pencetakan E-KTP akan ditutup sementara waktu.
BACA JUGA:6 Manfaat dari Rasa Syukur dalam Hidup yang Harus Kamu Tahu, nomor 5 Menjanjikan
Namun demikian, untuk mengantisipasi kehabisan stok blanko E-KTP tersebut, Dinas Dukcapil Mukomuko sudah berkoordinasi ke Provinsi Bengkulu, bahkan ke Dirjen Dukcapil, mengenai ketersediaan blanko E-KTP untuk Kabupaten Mukomuko.
BACA JUGA:Pelaku Akui Miliki Narkoba dari Lapas Lubuk Linggau, Begini Kronologinya
Hal ini disampaikan Epin Masyuardi Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko, dengan hanya menyisakan sekitar 11 keping lagi blanko E-KTP, kemungkinan besar bahwa tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hingga pekan depan.
BACA JUGA:Bank Bengkulu Serahkan Dana CSR Rp316 Juta, Begini Penyalurannya
"Hasil koordinasi, untuk penambahan blanko kemungkinan akan tersedia minggu depan, yaitu pada hari Rabu atau Kamis sehingga kemungkinan pelayanan pencetakan akan ditutup sementara waktu menunggu stok blanko," jelas Kadis, Kamis 12 Januari 2023.
BACA JUGA:Pensiunan PNS Masih Dapat Gaji, Segini Besarannya
Masyarakat Kabupaten Mukomuko yang ingin melakukan pencetakan E-KTP, agar diharapkan lebih bersabar karena memang ketersediaan stok blanko yang mulai menipis.
Jika memang sudah ada rencana untuk melakukan pencetakan E-KTP pada Minggu ini, agar bisa menunda hingga nanti sudah normal kembali.
Sementara itu, situasi ini memang harus secepatnya diatasi oleh Pemerintah, karena mendekati pelaksanaan Pemilu 2024, masyarakat akan berbondong-bondong untuk mengurus kartu kependudukan.(**)