JAKARTA, BETVNEWS - Pemerintah masih terus berupaya menekan angka kasus stunting di Indonesia melalui berbagai penanganan. Saat ini, stunting masih menjadi masalah kritis yang mempengaruhi tumbuh kembang anak-anak. Oleh sebab itu, penanganannya menuntut pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak.
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Bonivasius Prasetya Ichtiarto menyampaikan, masyarakat perlu berkolaborasi untuk memastikan penurunan stunting 5,6 persen per tahun. Hal itu dilakukan agar Indonesia mencapai target prevalensi stunting 14 persen pada tahun 2024.
BACA JUGA:Penjabat Walikota Arif Gunadi, Serahkan Satu Unit Mobil Karhutla ke Damkar Kota Bengkulu
Pria yang kerap disapa Boni ini menyebutkan, saat ini Indonesia sudah mencapai kemajuan besar, seperti penurunan angka kemiskinan dan gizi buruk pada anak. Selain itu, pemerintah juga berhasil meningkatan akses terhadap pekerjaan penuh dan perlindungan sosial.
Menurutnya , stunting merupakan urusan bangsa yang harus dipecahkan bersama. Salah satu terobosan yang dilakukan Indonesia yakni dengan mengembangkan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB).
BACA JUGA:Jonaidi, SP Ajak Petani 'Perangi' Money Politik, Jangan Hancurkan Generasi Penerus dengan Uang
Melalui Kampung KB ini, beberapa masalah mampu teratasi, termasuk mengurangi prevalensi stunting, meningkatkan layanan kesehatan seksual dan reproduksi, serta menurunkan angka kematian.
"Termasuk meningkatkan angka prevalensi kontrasepsi, menurunkan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi, meningkatkan kesehatan ibu, dan menurunkan angka kesuburan remaja," ujar mantan Direktur Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan Daerah Tertinggal, Kemendes PDTT, di Jakarta, 20 November 2023.
BACA JUGA:Museum Negeri Bengkulu Gelar Pameran Senjata Tradisional, Ada Senjata Pra Sejarah Masih Terawat
Selain itu, pemerintah telah menyediakan alokasi pendanaan sebesar Rp 44 triliun untuk menurunkan angka stunting. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp34 triliun disalurkan melalui program pemerintah pusat, dan sisanya melalui program pemerintah daerah.
Pria lulusan Institute of Technology Jepang ini juga menyebut bahwa saat ini merupakan kesempatan bagi media untuk mengeksplorasi mengenai stunting di Indonesia, salah satunya dengan mengunjungi wilayah-wilayah yang masih banyak kasus stunting.
BACA JUGA:Hibah Anggaran Pilkada Rp 50,6 Miliar, Bawaslu Provinsi Bengkulu Tunggu Penandatanganan NPHD
"B aik tahun ini dan tahun sebelumnya, a genda stunting sudah tidak bergeser dari 10 agenda nasional. Jadi, inilah kesempatan yang baik bagi media untuk mengeksplorasi terkait stunting di Indonesia," ungkap Bonivasius. (*)