BENGKULU, BETVNEWS - Sebagian besar warga Kepahiang memiliki mata pencaharian sebagai petani, sehingga banyak dari mereka menetap di kebun.
Hal tersebut menjadi persoalan jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 14 Februari 2024 mendatang.
BACA JUGA:Dishub Imbau Jukir di Kota Bengkulu Buat SPT dan Tak Lagi Setor ke Cukong
Pasalnya, baik petani kopi atau petani sayur-sayuran yang menetap di kebun dikhawatirkan tidak bisa hadir untuk menyalurkan hak suaranya dalam Pemilu.
Oleh sebab itu, Bupati Kepahiang meminta dan mengimbau kepada warga Kepahiang khususnya para petani, untuk tetap hadir dan tidak menjadi golongan putih (golput).
BACA JUGA:Dukcapil Kota Bengkulu Terapkan Pelayanan 3 in 1, Mudahkan Masyarakat Urus Adminduk
Bupati Hidayatullah Sjahid mendorong masyarakat untuk tidak golput atau waji menyalurkan hak suara dalam pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2024 ini.
Imbauan tersebut guna menekan angka golput dalam pemilihan anggota DPRD Kabupaten Kepahiang, anggota DPRD Provinsi Bengkulu, DPR RI, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden yang akan digelar pada 14 Febuari mendatang.
BACA JUGA:Kurang dari 24 Jam, Tim Elang Jupi Berhasil Amankan Pelaku Curanmor
"Iya mayoritas masyarakat Kabupaten Kepahiang dalam kesehariannya sebagai petani, tidak sedikit yang menetap di kebun. Untuk itu kita mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk hadir dan menyalurkan hak suaranya pada pemilu 14 Februari mendatang agar tidak golput," imbau Bupati Hidayatullah Sjahid, Rabu 24 Januari 2024.
BACA JUGA:Pengembalian Kerugian Negara, Kejari Seluma Terima Rp300 Juta dari Kasus BTT 2022
Bupati juga menambahkan, untuk kepentingan kemajuan baik daerah ataupun negara di masa yang akan datang, masyarakat diminta untuk berhati-hati dan tidak mudah terprovokasi.
Ia menegaskan, masyarakat harus dapat menentukan pilihan sesuai hati nurani.
BACA JUGA:Reses Sidang Pertama DPRD Seluma Terancam Mundur, Ini Alasannya
"Pesta demokrasi ini untuk memilih pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan peduli dengan masyarakat dan kemajuan kedepannya. Baik bagi daerah, provinsi ataupun negara republik Indonesia ini untuk secara luas," tegas Bupati. (*)