Lalu narasumber dari Kementerian Perindustrian, menyampaikan terkait pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk PSN/PSD. Termasuk yang dibiayai dari pinjaman luar negeri yang dibatasi dengan loan agreement.
Selanjutnya narasumber dari Kementerian Keuangan yang menjelaskan soal pembiayaan PSN dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau pinjaman dalam/luar negeri baik melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) Kementerian atau Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Termasuk permasalahan dan penyelesaian aset (BMN/BMD) yang digunakan untuk pembangunan PSN/PSD.
BACA JUGA:Kejaksaan Tinggi Bengkulu Gelar Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila
Kemudian narasumber dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) yang memberikan pemahaman terkait permasalahan-permasalahan pengadaan barang/jasa pemerintah pada PSN/PSD dan cara penyelesaiannya.
Terakhir, narasumber yang memberikan materi terkait strategi menghadapi tantangan Artificial Intelligence (AI) dalam pelaksanaan PPS.
Maka dari itu, JAM-Intelijen meminta para peserta memanfaatkan pelatihan ini guna meningkatkan pengetahuan. Selain itu, peserta diharapkan dapat mengimplementasikannya dalam pelaksanaan Pengamanan dan Pembangunan Strategis.
BACA JUGA:Tim Penyidik Kejaksaan Sita 2 Kendaraan Milik Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Komoditas Timah
"Harapannya ke depan para Kasi di Bidang Intelijen, Asintel, serta Para Kasubdit memiliki persepsi yang sama terhadap PPS, agar lebih cermat dalam membuat analisa saran dan analisa tugas. Sehingga pimpinan tepat dalam menentukan target operasi dan berdampak pada kecepatan penyelesaian ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan pelaksanaan PPS menjadi lebih optimal," pungkas JAM-Intelijen. (*)