BENGKULU, BETVNEWS - Direktur PT Bimex (Perseroda) Bengkulu, Handiro Efriawan mengukapkan kesiapannya untuk terlibat dalam pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai yang akan dilaksanakan dengan sistem Joint Fisher Company (JVC) atau gabungan pengusaha.
"Bimex sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sangat siap dalam usaha kepelabuhan. Tetapi tidak hanya formalitas saja, memang betul-betul terlibat dengan jelas," kata Handiro pada Rabu 6 November 2024.
BACA JUGA:2 Mahasiswa di Bengkulu Edarkan Narkotika, Sediakan Kamar Kos Dipakai untuk Pesta Ganja
Ia mengatakan, dalam hal mencari investor atau perusahaan untuk pengerukan alur, pihaknya sangat siap namun juga harus didukung dengan data dan legalitas termasuk feasibility study atau study kelayakan.
"Kalau semua sudah lengkap baru jelas kita mau dilibatkan di mana. Jangan kemudian hanya melegitimasi saja keterlibatan BUMD, kalau itu tidak bagus untuk keberlanjutan dunia usaha kedepan," ujarnya.
BACA JUGA:BREAKING NEWS: Minibus Masuk Jurang Sedalam 30 Meter di Liku Sembilan Bengkulu
Letih lanjut, Handiro menambahkan, keterlibatan BUMD tidak hanya sebatas pengerukan alur saja tetapi terus berlanjut bahkan jika perlu kepala daerah Gubernur membuat surat penugasan Bimex di bidang tertentu usaha kepelabuhan.
"Jangan nanti hanya sekadar pengerukan alur setelah itu kita ditinggal karena dulu kita pernah terlibat pertambangan bahkan Ratu Samban mining sampai saat masih dikenal Bimex pengelolaan," terangnya.
BACA JUGA:Ditinggal Masak Mie Instan, Sepeda Motor Milik Warga Kota Bengkulu Digasak Maling
Rencana pengerukan alur Pelabuhan Pulau Baai dengan sistem Joint Fisher Company (JFC) atau pelaku usaha yang di dalamnya Asosiasi Persatuan Batu Bara (APBB) Bengkulu serta PT. Pelindo Regional 2 Bengkulu sebagai BUP (Badan Usaha Pelabuhan) yang ingin mengikuti serta kan BUMD Bengkulu.
BACA JUGA:Layanan Uji KIR di Kota Bengkulu Dihentikan Sementara, Dishub Tunggu Pembaruan Aplikasi
Saat ini, tahapan rencana pengerukan alur pelabuhan Pulau Baai dalam proses penghitungan anggaran antar pelaku usaha karena ada perbedaan estimasi anggaran. Penghitungan dari pelaku usaha Rp 100 juta, sedangkan dari PT Pelindo sebesar Rp 210 miliar.
(Ilham)