BENGKULU, BETVNEWS - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bengkulu,tengah merancang standar upah bagi buruh angkut atau bongkar muat guna mengantisipasi konflik antara buruh dan perusahaan.
Kepala Disnaker Kota Bengkulu, Firman Romzi, menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan survei menyeluruh untuk menentukan kepastian upah yang layak bagi buruh pengangkut.
"Survei ini melibatkan buruh pengangkut, asosiasi pasar, asosiasi pergudangan, dan asosiasi perdagangan. Prosesnya membutuhkan waktu, karena semua pihak harus dimintai pendapat," kata Firman.
Standar upah ini diharapkan dapat menghindari keributan yang selama ini kerap terjadi di lapangan, terutama di lokasi bongkar muat barang.
BACA JUGA:Bupati Kaur Lismidianto Wafat, Pemda Imbau Pasang Bendera Setengah Tiang Selama 3 Hari
BACA JUGA:Tidak Hanya Bau Badan, Ini 10 Efek Samping Makan Bawang Merah Mentah Terlalu Sering
"Keributan sering terjadi karena kurangnya regulasi yang jelas. Misalnya, ada buruh yang sudah bekerja sama dengan perusahaan, tetapi buruh lain juga masuk untuk mengerjakan hal yang sama, sehingga terjadi konflik," ujarnya.
Firman berharap asosiasi pekerja di Kota Bengkulu dapat lebih tertib dalam pembagian lahan kerja masing-masing.
Ia juga menegaskan bahwa setiap jenis barang memiliki variasi harga bongkar muat yang berbeda, seperti makanan, beras, hingga barang elektronik.
Pekerjaan bongkar muat dinilai memiliki risiko tinggi, sehingga diperlukan pengesahan legalitas standar upah serta kontrak kerja antara asosiasi pekerja dan perusahaan.
BACA JUGA:Meredakan Sakit Tenggorokan dengan Mudah, Ini Manfaat Konsumsi Jahe Merah yang Perlu Diketahui
BACA JUGA:Tinggi Antioksidan, Jangan Lewatkan 7 Manfaat Bawang Merah Mentah Ini bagi Kecantikan
"Pengesahan ini penting agar tidak terjadi sengketa atau konflik. Kami juga ingin memastikan bahwa seluruh buruh di Kota Bengkulu memiliki BPJS Ketenagakerjaan, untuk menjamin kesejahteraan mereka," jelas Firman.
Dengan adanya standar upah bongkar muat yang jelas, diharapkan konflik di lokasi kerja dapat diminimalkan, buruh pengangkut memiliki kepastian pendapatan yang layak.
Selain itu perusahaan dan asosiasi pekerja dapat menjalin kerja sama yang lebih harmonis dan kesejahteraan dan perlindungan buruh dapat terjamin melalui program jaminan sosial.