Bahkan presiden malahan sibuk memikirkan karir politiknya untuk konstelasi pesta demokrasi 2029. Hal ini terlihat dengan adanya upaya Presiden untuk mengubah sistem pemilu. Padahal kualitas penanganan korupsi juga sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat sipil.
BACA JUGA:Pelaku Penganiayaan Satu Keluarga di Bengkulu Selatan Alami Gangguan Jiwa
Tidak hanya itu, sikap pemerintahan Presiden Prabowo terhadap krisis kemanusiaan di Palestina memicu kontroversi serius, terutama karena pendekatan diplomatik yang disebut seolah “dualisme atau dua kaki” yakni dukungan eksplisit terhadap kemerdekaan Palestina, namun disertai dengan kesiapan mengakui Israel setelah Palestina merdeka. Pendekatan ini dinilai bertentangan dengan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang selama ini dikenal tegas membela Palestina sebagai bangsa yang terjajah.
Meski Prabowo menegaskan komitmen terhadap solusi dua negara sebagai jalan damai, mengutuk kekerasan terhadap warga sipil, dan menyerukan penghentian tragedi kemanusiaan di Gaza, pernyataannya soal pengakuan terhadap Israel justru menuai kritik dari kelompok HAM dan aktivis yang menilai bahwa pemerintah gagal menangkap akar persoalan: kejahatan perang dan genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina.
Kebijakan ini dianggap mengabaikan prinsip keadilan dan akuntabilitas internasional atas pelanggaran HAM berat yang terjadi, sehingga mencerminkan dilema politik luar negeri Indonesia antara mempertahankan solidaritas historis terhadap Palestina dan membangun hubungan diplomatik pragmatis dengan Israel.
BACA JUGA:Klaim Disini Sederet Manfaat Madu untuk Kecantikan, Salah Satunya Bikin Kulit Selalu Lembap
Dalam konteks ini, muncul pertanyaan besar tentang moralitas dan efektivitas kebijakan luar negeri Presiden Prabowo: apakah Indonesia masih berpihak pada keadilan, atau mulai tunduk pada kompromi politik global yang mengaburkan keberpihakan terhadap korban penjajahan?