BENGKULU, BETVNEWS - Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, memimpin rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Bengkulu di Ruang Rapat Lantai II Kantor Gubernur Bengkulu, Rabu (12/11).
BACA JUGA:Bunda PAUD Provinsi Bengkulu Raih Penghargaan Tingkat Nasional Tahun 2025
BACA JUGA:Atensi Sultan, Menteri PU RI Terima Proposal Pembangunan Jalan Kabupaten Mukomuko
Rapat tersebut dihadiri oleh Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Shalia Alamajoya, beserta tim. Turut hadir Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Khairil Anwar, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan R.A. Denny, Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Nandar Munadi, Plt Kepala BKAD Provinsi Bengkulu Rizqi Al Fadli, jajaran staf BKAD, serta perwakilan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
--
Selain dilakukan secara langsung, rapat juga diikuti secara daring melalui Zoom Meeting oleh perwakilan Kemendagri, yakni Rikie dan Fernando. Kehadiran mereka bertujuan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal perencanaan serta penganggaran.
BACA JUGA:Sepekan Kelangkaan BBM, Antrean Kendaraan Masih Mengular di SPBU Tais
BACA JUGA:Lahir dari Keluarga Tidak Mampu, Irjen Pol Mardiyono Jadi Sosok Pemimpin yang Peduli Masyarakat
Rapat TAPD merupakan agenda rutin tahunan yang menjadi bagian penting dalam proses penganggaran daerah. Tahun ini, pembahasan difokuskan pada persiapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, efisiensi belanja daerah, serta evaluasi terhadap realisasi anggaran. Tujuannya agar pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
BACA JUGA:Bangun Budaya Antikorupsi, Pemprov Bengkulu Dorong APIP Jadi Teladan Integritas
BACA JUGA:Momen HUT ke-61 HKN, Gubernur Bengkulu Beri Anugerah ke Mitra Pendukung Program Kesehatan
Melalui rapat ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil pembangunan.(ADV)