BETVNEWS - Di tahun 2026, ungkapan “melihat adalah percaya” tidak lagi sepenuhnya relevan. Perkembangan pesat teknologi berbasis Artificial Intelligence telah melahirkan fenomena deepfake, yaitu manipulasi video, audio, dan gambar yang tampak sangat realistis, namun sebenarnya hasil rekayasa.
Teknologi ini kini semakin mudah diakses, bahkan oleh pengguna biasa, sehingga batas antara realitas dan ilusi menjadi semakin kabur.
Laporan terbaru dari Sumsub pada 2026 menunjukkan bahwa kasus penipuan berbasis deepfake meningkat drastis, mencapai lebih dari dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya.
BACA JUGA:Bersama OPD dan Wartawan, Kejari Kepahiang Berkomitmen Berantas Praktik Pemerasan
Sementara itu, Kaspersky menegaskan bahwa teknologi ini telah digunakan dalam berbagai kejahatan digital, seperti penipuan identitas, manipulasi suara untuk membobol sistem keamanan, hingga penyebaran informasi palsu dalam skala besar.
Dampaknya tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial. Masyarakat mulai mengalami krisis kepercayaan terhadap informasi visual.
Jika sebelumnya foto dan video dianggap sebagai bukti paling kuat, kini keduanya justru menjadi objek kecurigaan. Dalam perspektif Sosiologi, kondisi ini menunjukkan pergeseran dalam konstruksi realitas sosial, di mana kebenaran tidak lagi ditentukan oleh apa yang terlihat, melainkan oleh kemampuan individu untuk memverifikasi informasi.
BACA JUGA:Pastikan Bantuan Tepat Sasaran, Pemkot Bengkulu Gelar Rakor Pemutakhiran DTSEN 2026
Fenomena ini semakin kompleks di tengah dominasi media sosial. Platform digital mempercepat penyebaran deepfaketanpa proses verifikasi yang memadai.
Akibatnya, hoaks berbasis visual lebih mudah dipercaya dan lebih cepat menyebar dibandingkan klarifikasinya. Situasi ini menciptakan apa yang sering disebut sebagai krisis epistemik, yaitu kondisi ketika masyarakat kehilangan pijakan dalam menentukan mana yang benar dan mana yang salah.
Lebih jauh, ancaman deepfake juga menyasar ranah politik dan demokrasi. Manipulasi video tokoh publik dapat digunakan untuk menggiring opini, merusak reputasi, bahkan memicu konflik sosial. Dalam konteks ini, teknologi tidak lagi netral, melainkan menjadi alat kekuasaan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
BACA JUGA:Samsu Amanah Segera Dilantik Jadi Ketua DPRD Provinsi Bengkulu Gantikan Sumardi
Sebagai respons, berbagai pihak mulai mengembangkan teknologi pendeteksi deepfake dan memperkuat literasi digital. Namun, solusi teknis saja tidak cukup. Masyarakat perlu membangun sikap kritis terhadap informasi yang dikonsumsi, terutama di era di mana visual tidak lagi dapat dijadikan jaminan kebenaran.
Pada akhirnya, fenomena deepfake mengingatkan bahwa di era digital, kebenaran bukan lagi sesuatu yang tampak, melainkan sesuatu yang harus diuji. Ketika realitas dapat direkayasa dengan begitu mudah, kepercayaan menjadi komoditas yang semakin langka.
BACA JUGA:Perkuat Mitigasi Bencana, PVMBG Petakan Potensi Bahaya Gempa di 67 Kelurahan Kota Bengkulu