Catatan Hitam 365 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran

Bukan hanya itu, gemuknya kabinet ini menandakan bahwa sejak era reformasi, Kabinet Merah Putih menjadi kabinet terbesar yang menjadikan dominasi politik transaksional sangat mungkin terjadi bahkan sebelum terbentuknya kabinet ini. Rendahnya pengecekan rekam jejak anggota kabinet seperti lembaga KPK, PPATK dan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan dan audit calon anggota kabinet menimbulkan kekhawatiran ketika pejabat itu bekerja.

Saat ini independensi lembaga KPK dipertanyakan bahkan dinilai semakin problematik. Ketua Pukat FH UGM, Dr. Totok Dwi Diantoro, S.H., M.A., LL.M., menyampaikan bahwa mereka telah mencatat hilangnya independensi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), yang menjadikan lembaga antikorupsi ini disebut semakin problematik. “KPK kini tidak lagi berada di puncak independensinya, dan ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan stagnasi dalam upaya pemberantasan korupsi”.

Padahal pemberantasan korupsi masuk dalam asta cita dan 17 program prioritas Prabowo-Gibran. Namun implementasi dari cita-cita itu saat ini pesimis untuk terealisasikan dengan praktek pejabat korup dan prioritas negara yang tidak menjadikan hal ini sebagai fokus utama.

Bahkan presiden malahan sibuk memikirkan karir politiknya untuk konstelasi pesta demokrasi 2029. Hal ini terlihat dengan adanya upaya Presiden untuk mengubah sistem pemilu. Padahal kualitas penanganan korupsi juga sangat mempengaruhi kepercayaan masyarakat sipil.

 

BACA JUGA:Pelaku Penganiayaan Satu Keluarga di Bengkulu Selatan Alami Gangguan Jiwa

Tidak hanya itu, sikap pemerintahan Presiden Prabowo terhadap krisis kemanusiaan di Palestina memicu kontroversi serius, terutama karena pendekatan diplomatik yang disebut seolah “dualisme atau dua kaki” yakni dukungan eksplisit terhadap kemerdekaan Palestina, namun disertai dengan kesiapan mengakui Israel setelah Palestina merdeka. Pendekatan ini dinilai bertentangan dengan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang selama ini dikenal tegas membela Palestina sebagai bangsa yang terjajah.

Meski Prabowo menegaskan komitmen terhadap solusi dua negara sebagai jalan damai, mengutuk kekerasan terhadap warga sipil, dan menyerukan penghentian tragedi kemanusiaan di Gaza, pernyataannya soal pengakuan terhadap Israel justru menuai kritik dari kelompok HAM dan aktivis yang menilai bahwa pemerintah gagal menangkap akar persoalan: kejahatan perang dan genosida yang dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina.

Kebijakan ini dianggap mengabaikan prinsip keadilan dan akuntabilitas internasional atas pelanggaran HAM berat yang terjadi, sehingga mencerminkan dilema politik luar negeri Indonesia antara mempertahankan solidaritas historis terhadap Palestina dan membangun hubungan diplomatik pragmatis dengan Israel.

BACA JUGA:Klaim Disini Sederet Manfaat Madu untuk Kecantikan, Salah Satunya Bikin Kulit Selalu Lembap

Dalam konteks ini, muncul pertanyaan besar tentang moralitas dan efektivitas kebijakan luar negeri Presiden Prabowo: apakah Indonesia masih berpihak pada keadilan, atau mulai tunduk pada kompromi politik global yang mengaburkan keberpihakan terhadap korban penjajahan?

Sumber: