Hari Buruh, Dari Jurnalis Daerah Untuk 'Kepala Negara'

BENGKULU, BETVNEWS - Ada yang berbeda di Hari Buruh kali ini.

Tidak ada riuh demonstrasi di halaman kantor redaksi kecil kami. Tidak ada spanduk tuntutan yang kami bentangkan. Tapi percayalah, kegelisahan itu ada, lebih sunyi, lebih dalam, dan lebih menggerogoti.

Kami, para jurnalis di daerah, mungkin tak pernah menyebut diri sebagai buruh. Namun hari ini, kenyataan memaksa kami untuk mengakui: kami adalah pekerja yang sedang berjuang mempertahankan hidup, di tengah ketidakpastian yang kian nyata.

Setiap mendekati tanggal gajian, ada satu pertanyaan yang diam-diam menghantui:

apakah bulan ini kami akan menerima hak kami, atau kembali tertunda tanpa kepastian?

Beberapa rekan telah lebih dulu tumbang. Media tempat mereka bekerja gulung tikar, tak mampu lagi bertahan setelah sumber utama pemasukan, yakni iklan publikasi dan sosialisasi pemerintah, mengering drastis. Yang tersisa kini hanya kenangan tentang deadline, liputan, dan idealisme yang dulu terasa begitu hidup.

Sebagian dari kami masih bertahan. Bekerja seperti biasa, menulis berita, turun ke lapangan, mengejar fakta. Tapi di balik itu, ada realitas pahit: berbulan-bulan belum menerima gaji. Tetap bekerja, bukan karena tidak punya pilihan, tapi karena masih berharap bahwa keadaan akan membaik, bahwa profesi ini masih punya masa depan.

BACA JUGA:Rapikan Tata Kelola, Pemprov Bengkulu Bedah Kejelasan Hukum Aset Yayasan Semarak

BACA JUGA:Genjot PAD, Bupati Rifai Instruksikan Warga dan ASN Serbu Program Pemutihan Pajak

Namun harapan itu semakin hari semakin tipis.

Kebijakan efisiensi anggaran yang digulirkan pemerintah memang terdengar mulia di atas kertas. Penghematan, prioritas, dan optimalisasi. Tapi di lapangan, dampaknya terasa begitu nyata dan begitu menyakitkan. Anggaran publikasi yang selama ini menjadi denyut nadi media daerah dipangkas. Bukan sekadar dikurangi, tapi nyaris dihilangkan.

Sementara itu, di sisi lain, negara tampak begitu leluasa menggelontorkan anggaran untuk program-program besar yang masih menuai perdebatan. Anggaran miliaran untuk hal-hal yang terasa jauh dari kebutuhan mendesak rakyat. Pengadaan yang nilainya fantastis, namun manfaatnya belum sepenuhnya jelas.

Kontras itu sulit diabaikan.

Di satu sisi, media massa daerah yang selama ini menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat terengah-engah, bahkan sekarat. Di sisi lain, anggaran negara mengalir deras ke program-program ambisius yang belum tentu tepat sasaran.

Sumber: