Bahas Perubahan Anggaran, Jonaidi Minta Pemerintah Provinsi Bengkulu Optimalkan Kinerja

Bahas Perubahan Anggaran, Jonaidi Minta Pemerintah Provinsi Bengkulu Optimalkan Kinerja

Jonaidi, SP, MM., Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu. --(Sumber Foto: Tim/Betv)

BENGKULU, BETVNEWS - Tim Banggar DPRD dan Pemerintah Provinsi Bengkulu saat ini tengah membahas RAPBD Perubahan 2023, guna untuk memaksimalkan kinerja pada masa anggaran tahun ini. 

Sebagai tim Banggar DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi, SP menekankan bahwa dalam perubahan anggaran tahun 2023, Pemerintah Provinsi Bengkulu diminta agar memperhatikan apa saja yang memang dianggap penting dan mendesak. 

BACA JUGA:Jonaidi, SP: Mutasi Pejabat Diharapkan Berdasarkan Kualifikasi, Profesionalitas, Dan Kapabilitas

Sehingga kemudian jangan sampai hal-hal yang perlu disegerakan namun tidak terlaksana, sedangkan pekerjaan yang belum terlalu urgen kemudian dilaksanakan. 


Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu.--(Sumber Foto: Tim/Betv)

"Perubahan anggaran ini intinya kita mendahulukan sesuatu yang memang dianggap mendesak dan perlu segera dilaksanakan, sehingga anggaran yang ada bisa lebih efektif dan efisien," ungkap Jonaidi, SP Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu. 

BACA JUGA:Atasi Persoalan Warem, Jonaidi Sarankan Pemkab Seluma Tetapkan dan Tegakkan Perda

Lebih lanjut kader Partai Gerindra tersebut menambahkan, bahwa sektor pendidikan, pertanian dan juga kesehatan tetap harus menjadi perhatian Pemerintah, karena ketiga hal tersebut sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur jalan. 

"Pelayanan terhadap kesehatan, pendidikan dan juga pertanian tetap harus jadi perhatian karena sektor ini penting untuk kemajuan daerah," imbuhnya. 

BACA JUGA:Modernisasi Petani Penting Untuk Peningkatan Kualitas Panen, Jonaidi: Harus Diberikan Bimbingan

Selaku anggota DPRD Provinsi Bengkulu, dirinya juga akan memastikan dan melakukan pengecekan lebih lanjut terkait dengan usulan-usulan yang disampaikan OPD, sehingga jika nantinya ada yang dirasa tidak terlalu mendesak maka akan dihapus. 

"Kita dahulukan usulan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, jadi di sisa waktu ini bisa dirasakan langsung masyarakat Provinsi Bengkulu," demikian sampainya. (ADV) 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: