Cegah Alih Fungsi Lahan Persawahan, Jonaidi SP Minta Pemerintah Turun Tangan

BENGKULU, BETVNEWS - Alih fungsi lahan menjadi ancaman serius dalam usaha peningkatan produksi pertanian, khususnya komoditas padi, di Provinsi BENGKULU.

Terbukti, produksi padi di Provinsi Bengkulu mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir karena adanya alih fungsi lahan persawahan.

BACA JUGA:Jalan Padang Capo Akan Kembali Diusulkan Pembangunan, Jonaidi SP: Kita Lanjutkan di 2024

Berkaitan dengan hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu Jonaidi SP, meminta pemerintah untuk turun tangan guna mencegah alih fungsi lahan persawahan yang menyebabkan turunnya produksi padi.

"Saat ini banyak petani yang menyerah bertani padi. Tentu peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan ini," ungkapnya, Selasa 27 Februari 2024.

BACA JUGA:Harga Karet Belum Kunjung Naik, Jonaidi SP Terima Keluhan Petani

Menurutnya, pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat, dengan memberikan motivasi kepada petani untuk terus menggarap lahan sawahnya. 

Pemerintah harus terus memberikan dukungan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen petani. Dengan begitu, para petani tidak menyerah untuk bertani padi atau mengalihfungsikan lahan sawah menjadi lahan perkebunan maupun perumahan.

BACA JUGA:Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu: Penuntasan Kasus Stunting Harus Jadi Prioritas Pemerintah

Salah satu bentuk dukungannya, menurut Jonaidi, adalah dengan memberikan berbagai macam bantuan yang dibutuhkan oleh para petani.

"Saat ini petani butuh yang praktis. Mereka butuh peralatan, teknologi-teknologi baru namun sederhana dan dapat dipahami serta mudah dikembangkan. Maka dari itu, peran pemerintah dibutuhkan untuk mengakselerasikannya," jelas Jonaidi.  

Foto bersama setelah pelaksanaan kegiatan Grebek Sawah di BP I Sukaraja, Senin 25 September 2023.--(Sumber Foto: Tim/Betv)

BACA JUGA:Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu Ajak Masyarakat Kawal Proses Pembangunan PPN Tahap Kedua di Seluma

Selain itu, Jonaidi SP juga menyebut bahwa harus ada sinergi dari pemerintah pusat dan daerah beserta masyarakat, untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.

Sumber: