Guru Honorer Pertanyakan Formasi PPPK Pemprov Bengkulu 2024

Guru Honorer Pertanyakan Formasi PPPK Pemprov Bengkulu 2024

Perwakilan guru yang tergabung dalam Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (GPPNS) kembali melakukan audensi bersama Pemprov Bengkulu untuk mempertanyakan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pada Kamis 15 Februari 2024.--(Sumber Foto: Ilham/BETV)

"Mereka minta untuk dimasukan 1.500 hingga 2.000 peserta karena jumlah mereka itu sekitaran itu. Pada prinsipnya, Pemprov tidak keberatan. Namun petunjuk terhadap kouta pengusulan ini belum ada," kata Isnan. 

BACA JUGA:Seorang Pria di Kepahiang Ngamuk di TPS, Diamankan Polisi

Lebih jauh, dikatakan Isnan, kalau memang ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk melakukan pengangkatan seluruh honorer yang terdata di database Badan Kepegawaian Nasional (BKN), tentunya Pemprov Bengkulu akan mendukung. Apalagi memang sudah ada kebijakan untuk menghapuskan honorer di akhir tahun 2024 ini. 

"Kalau ada jaminan untuk penggajian nya kita akan usulkan, karena akan dituntaskan di 2024 ini," tuturnya. 

BACA JUGA:Aplikasi Sirekap Bermasalah, TPS 01 Kelurahan Betungan Baru Selesaikan Penghitungan Suara Siang Ini

Ia menyebut persoalan anggaran menjadi perhatian penting dalam pengangkatan ASN maupun PPPK di lingkungan Pemprov Bengkulu, mengingat anggaran yang dialokasikan dalam APBD Provinsi Bengkulu untuk belanja pegawai telah melewati batas maksimal 30 persen. 

"Kalau dari anggaran kita tidak mampu. Karena belanja pegawai kita di APBD sudah diatas 30 persen. Di Permendagri itu maksimal belanja pegawai 30 persen, dan kita sudah diatas itu, jadi tidak memungkinkan," ungkap Isnan. 

BACA JUGA:Jelang Tengah Hari, TPS 23 Lingkar Barat Belum Selesai Lakukan Penghitungan Suara

Lebih lanjut, jika ada kepastian penganggaran dari pemerintah pusat terkait pengangkatan dan penggajian honorer maka kebijakan atau jalan keluar terkait honorer di wilayah ini dapat diatasi. 

"Pusat pasti menjamin untuk gaji, tapi kan surat edaran atau bentuk lainnya belum ada sama sekali," terangnya.

BACA JUGA:Prabowo Unggul di Kepahiang Bengkulu, Anies dan Ganjar Tertinggal Jauh

Kemudian regulasi terhadap pengangkatan PPPK masih belum jelas. Di sisi lain, MenPAN RB juga sudah ada permintaan usulan. 

Maka dari itu, sesuai dengan yang telah disampaikan gubernur mengusulkan untuk PTT tahun 2024 sebanyak 500an orang. 

"Itupun belum ada format rincian resminya karena petunjuk resminya belum jelas," pungkasnya.

BACA JUGA:Penghitungan Sementara, Pasangan Prabowo-Gibran Unggul di Kabupaten Bengkulu Tengah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: