Program Bantuan RTLH di Kaur, Pemkab Bedah 3.130 Rumah Tak Layak Huni

BENGKULU, BETVEWS - Realisasi program bantuan bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Kaur, baik anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten, Provinsi dan APBN, berjumlah 3.130 unit rumah.

Jumlah ini berdasarkan data yang telah diinput oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Kaur sejak tahun 2025 hingga 2023. 

BACA JUGA:Ini yang Harus Dimiliki Dedy Wahyudi untuk Diusung PAN Jadi Calon Walikota Bengkulu

Kepala Bidang Perumahan Disperkim Kabupaten Kaur Arius Sunandi menyampaikan, data RTLH yang belum terealisasi di tahun 2024 ini yaitu sekitar 4.630 unit rumah, tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten Kaur.

"Untuk jumlah realisasi RTLH dari 2015 sampai 2023 berjumlah 3.130 unit yang sudah dibangun," ujar Kabid Perumahan Disperkim Kaur, Sabtu 4 Mei 2024.

BACA JUGA:Pemprov Bengkulu Pinjamkan Aset Dekranasda Pantai Panjang untuk Pengembangan Ekonomi Syariah

Arius menjelaskan, data yang belum terealisasi tersebut merupakan data 5 tahun yang lalu. Sehingga saat ini pihaknya masih melakukan pembaharuan data sehingga tidak terjadi tumpang tindih.

Oleh sebab itu, data warga yang telah meninggal dunia atau warga yang telah membangun rumah secara mandiri akan dihapuskan, agar bisa diberikan kepada warga lain yang lebih berhak menerimanya.

BACA JUGA:Siasat Politik Rosjonsyah Agar Tetap Bisa Maju Pilgub Bengkulu Bila Tidak Diusung PDIP

"Untuk data yang belum terealisasi ini masih data lama kita masih melakukan pembaharuan, sehingga bantuan nanti bisa kita salurkan tepat sasaran," ujar Arius Sunandi.

BACA JUGA:Jelang MTQ Tingkat Provinsi, PUPR Bengkulu Utara Segera Perbaiki Jalan Rusak di Kota Argamakmur

Adapun kuota RTLH di Kabupaten Kaur tahun ini, dari anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten sebanyak 10 unit dan akan direalisasikan di Kecamatan Luas. Sedangkan untuk bantuan dari Provinsi dan APBN masih menunggu informasi dari pusat.

BACA JUGA:Siap-siap! 700 Lebih PPPK Kepahiang Tahun 2023 Segera Terima SK

"Untuk tahun ini dari APBD ada 10 unit sedangkan dari provinsi dan APBN kita masih menunggu informasi dari pusat," tutupnya. (*)

Sumber: