Komisi IV DPRD Provinsi Sampaikan Aspirasi Serikat Pekerja ke Pemerintah Pusat Tolak TAPERA

BENGKULU, BETVNEWS - Komisi IV DPRD Provinsi BENGKULU menerima hearing dari pengurus daerah federasi serikat pekerja pertanian dan perkebunan serikat perkerja seluruh panitia (PD-FSPPP-SPSI) Provinsi BENGKULU terkiat penolakan terhadap Program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA), Kamis 20 Juni 2024.

Hearing ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkuku, Edwar Samsi, yang memandang bahwa implementasi TAPERA tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan para pekerja di daerah.

Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu menerima hearing dari pengurus daerah federasi serikat pekerja pertanian dan perkebunan serikat perkerja Kamis 20 Juni 2024.--(Sumber Foto: Ilham/BETV)

BACA JUGA:Timbulkan Dampak Negatif, Pemkot Bengkulu Imbau Masyarakat Jauhi Judi Online

Dalam pertemuan tersebut, Edwar Samsi menyampaikan bahwa banyak serikat pekerja dan buruh di Provinsi Bengkuku merasa bahwa TAPERA tidak memperhatikan situasi riil di lapangan, terutama terkait kemampuan pekerja untuk memenuhi kewajiban tabungan yang diajukan. 

"Saat ini, kami mewakili suara dari berbagai serikat pekerja di Provinsi Bengkuku yang menegaskan bahwa TAPERA belum siap untuk diterapkan di wilayah kami," ujar Edwar Samsi.

BACA JUGA:Pandangan Fraksi di DPRD Provinsi Bengkulu terhadap Raperda RPJPD 2024-2045

Edwar menekankan bahwa penolakan ini bukan semata-mata menentang perbaikan infrastruktur perumahan, tetapi lebih kepada perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan inklusif dalam kebijakan perumahan yang melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk serikat pekerja.

"Kami meminta pemerintah pusat untuk lebih mendengarkan aspirasi dari para pekerja dan mempertimbangkan ulang implementasi program ini," ujarnya.

BACA JUGA:DPRD Provinsi Bengkulu Segera Bahas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2023

Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu untuk menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan masyarakat pekerja di daerah.

Mereka berharap agar dialog ini dapat membawa perubahan positif dalam kebijakan perumahan nasional yang lebih memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat luas. (Ilham)

Sumber: