Ketua Forum PPPK Tahap II Tegaskan Iuran Rp50 Ribu Bukan untuk DPRD, Murni Biaya Keberangkatan Honorer

BENGKULU, BETVNEWS - Rencana keberangkatan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap II Kabupaten Seluma ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi ke Kementerian PAN-RB batal terlaksana.

Hal ini dipicu isu dugaan pungutan liar (pungli) terkait iuran Rp50.000 yang dikumpulkan dari para calon PPPK.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Forum PPPK Tahap II Seluma, Andika, menegaskan bahwa iuran tersebut murni inisiatif para calon PPPK dan tidak ada hubungannya dengan DPRD Seluma.

“Iuran ini bentuk solidaritas kami sendiri, tidak ada kaitannya dengan DPRD. Saya hanya menyampaikan di grup WhatsApp, bagi yang mampu bisa memberi Rp50 ribu. Kalau tidak bisa, juga tidak dipaksa. Yang terpenting data honorer valid tetap kami bawa ke Kemenpan-RB,” jelas Andika.

Ia menambahkan, ide untuk menemui langsung Kemenpan-RB muncul setelah melihat keberhasilan rombongan honorer Gorontalo yang lebih dulu melakukan langkah serupa.

Karena itu, dana yang dikumpulkan semata-mata untuk kebutuhan rombongan, bukan untuk pihak lain.

“Tidak benar kalau ada yang menyebut iuran ini untuk DPRD. Semua murni untuk biaya keberangkatan kami ke Jakarta,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Seluma, April Yones bersama Wakil Ketua II, Sugeng Zonrio, menyatakan mendukung langkah para honorer menyampaikan aspirasi ke pusat. Namun, DPRD tidak memiliki anggaran untuk membiayai perjalanan tersebut.

“Kami hanya bisa memberi dukungan moril. Karena anggaran terbatas, kami sarankan honorer yang berangkat bisa patungan sendiri, seperti di daerah lain. Kami siap mendampingi, bahkan untuk kebutuhan di Jakarta, seperti makan dan tempat tidur, itu semua saya tanggung pribadi,” ujar April Yones.

Sebelumnya, para honorer yang telah mengabdi belasan tahun mendatangi Gedung DPRD Seluma untuk mengadukan nasib mereka.

Hingga kini, seleksi PPPK Tahap II di daerah tersebut belum ada kepastian. Ribuan honorer masih berharap bisa masuk formasi, meski sebagian besar belum terdaftar di database BKN sehingga terkendala secara administratif.

Meski keberangkatan ke Jakarta tertunda, para calon PPPK tetap berharap bisa bertemu langsung dengan Kemenpan-RB untuk memperjuangkan kepastian status dan masa depan yang lebih layak setelah puluhan tahun mengabdi.

Sumber: