Pemprov Bengkulu akan Evaluasi Tenaga Outsourcing di APBD 2026

BENGKULU, BETVNEWS – Pemerintah Provinsi Bengkulu berencana melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan tenaga outsourcing di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini ditempuh karena keterbatasan anggaran daerah.

BACA JUGA:Bacok Tetangga Hingga Tewas di Tanjung Seru, Polres Seluma Buru Pelaku

BACA JUGA:Pemkot Bengkulu Pastikan PPPK Tahap II dan Paruh Waktu Dilantik Tahun Ini

Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi, menyampaikan bahwa Gubernur Bengkulu telah menegaskan pentingnya peninjauan kembali keberadaan pegawai outsourcing.

“Pak Gubernur ingin melakukan evaluasi. Untuk OPD yang benar-benar membutuhkan, outsourcing mungkin masih diperbolehkan sesuai kemampuan keuangan. Namun komposisinya tetap sangat kecil,” ujar Edwar.

BACA JUGA:Warga Tanjung Seru Tewas Dibacok Tetangga, Diduga Karena Dendam Lama

BACA JUGA:Tok! APBD Provinsi Bengkulu 2026 Disahkan, Total Rp2,73 Triliun

Beberapa OPD, termasuk Sekretariat DPRD Provinsi Bengkulu, diketahui memanfaatkan tenaga outsourcing untuk bidang kebersihan dan keamanan.

Edwar menjelaskan bahwa tekanan terbesar pada APBD masih berasal dari beban belanja pegawai, terutama akibat meningkatnya jumlah PPPK penuh waktu dan paruh waktu. Kondisi ini diprediksi membuat belanja pegawai melonjak pada tahun anggaran 2026.

BACA JUGA:Jelang SK Berakhir, Pemprov Bengkulu Tunggu Usulan Pengganti Pj Sekda Lebong

BACA JUGA:Pemangkasan TPP ASN Pemprov Bengkulu Hemat Anggaran Rp120 Miliar, Mulai Berlaku 2026

Selain itu, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang sebelumnya mencapai Rp 242 miliar juga telah dilakukan penyesuaian dalam APBD 2026, dengan pemangkasan sekitar Rp 120 miliar.

“Yang sangat berpengaruh itu adalah PPPK dan PPPK paruh waktu,” tambahnya.

BACA JUGA:Geger! Dugaan Pecabulan Dilakukan Oknum Guru di Kepahiang, Ini Kata Pihak Sekolah

Sumber: