Sarasehan Ekonomi 2026: Mengukur Dampak Konflik Global terhadap Pendapatan Daerah Bengkulu

BENGKULU, BETVNEWS – Menghadapi badai ketidakpastian global dan tensi geopolitik yang kian memanas, otoritas keuangan dan Pemerintah Provinsi Bengkulu merapatkan barisan.

Melalui Sarasehan Ekonomi 2026 yang digelar Kamis (9/4), dirumuskan strategi integrasi kebijakan moneter dan fiskal guna menjaga denyut nadi produksi serta distribusi di  Provinsi Bengkulu.

Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, RA Denni, mengungkapkan bahwa performa ekonomi daerah sebenarnya menunjukkan tren positif. Pada tahun 2025, Bengkulu berhasil membukukan pertumbuhan sebesar 4,82 persen, melampaui capaian tahun sebelumnya. Meski sedikit di bawah angka nasional (5,11 persen), realisasi ini dianggap cukup solid mengingat tekanan eksternal yang masif.

"Sektor basis seperti pertanian, komoditas unggulan sawit dan kopi, hingga sektor perdagangan tetap menjadi tulang punggung kita. Fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan inflasi tetap terjinakkan di level 2,7 persen agar daya beli masyarakat tidak tergerus," jelas Denni.

BACA JUGA:Melawan Keputusan Pusat, Fepi Suheri Tegas Tolak Penunjukan Plt DPC PPP Bengkulu Tengah

BACA JUGA:Tindak Lanjut Temuan BPK, Pemkot Bengkulu Audit Fisik dan Surat Kendaraan Dinas

Namun, di balik optimisme tersebut, Bank Indonesia (BI) memberikan catatan waspada. Deputi Kepala Perwakilan BI Bengkulu, Muhammad Irfan Octama, memproyeksikan ekonomi triwulan I 2026 akan fluktuatif di rentang 4,47–5,03 persen.

Ada dua ganjalan utama: anjloknya dana transfer pusat sebesar 20,38 persen dan lesunya kinerja sektor pertambangan yang belum menemukan momentum pemulihan.

Di sisi lain, potret keuangan negara yang dipaparkan Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu menunjukkan akselerasi yang signifikan. Pendapatan negara hingga Februari 2026 melonjak 24,18 persen ke angka Rp409,5 miliar, dibarengi belanja negara yang tumbuh 25,33 persen.

"Realisasi APBD kita juga terus dipacu. Kota Bengkulu saat ini memimpin perolehan PAD tertinggi dengan Rp21,6 miliar, sementara Pemprov Bengkulu menjadi yang tercepat dalam realisasi transfer ke daerah," papar Kepala Kanwil DJPb, Mohamad Irfan Surya Wardana.

BACA JUGA:Pemprov Bengkulu Bedah Legalitas HGU PT Bio Nusantara yang Diduga Kedaluwarsa

Ancaman sesungguhnya justru datang dari luar batas negara. Pakar ekonomi dari Bank Mandiri, Dendi Ramdani, mengingatkan risiko black swan jika konflik Iran-Israel meledak menjadi perang terbuka.

Dalam simulasi terburuk, harga minyak mentah dunia bisa meroket hingga 132 dolar AS per barel, yang dipastikan bakal memicu efek domino terhadap beban subsidi dan biaya produksi daerah.

Guna memitigasi risiko tersebut, sarasehan ini menyepakati penguatan ekosistem digital dan hilirisasi manufaktur sebagai sekoci penyelamat.

Sumber: