MUKOMUKO, BETVNEWS - Kamis siang Pemerintah Kabupaten Mukomuko dan BPJS Kesehatan menggelar penandatanganan nota kesepakatan dan rencana kerja UHC serta Launching Universal Health Coverage Kabupaten Mukomuko dalam kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat atau JKN-KIS.
Kegiatan ini dihadiri oleh Deputi Direksi BPJS Kesehatan, Kepala BPJS, Forkopimda, Kepala OPD Camat, Kepala Desa, dan perwakilan masyarakat penerima manfaat.
BACA JUGA:Status Janda di Kepahiang Meningkat
Sejauh ini capaian kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di kabupaten Mukomuko mencapai 97,89 Persen. Dengan capaian tersebut, Mukomuko masuk dalam jajaran 5 besar se-Provinsi Bengkulu.
Disampaikan dr. Siti Farida Hanoum Deputi Direksi BPJS Kesehatan, penandatangan rencana kerja dan Launching Universal Health Coverage, pihak BPJS Kesehatan mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah yang telah mendukung program dari BPJS.
"Keberhasilan UHC ini adalah memang dipegang oleh Kepala Daerah. Dengan launching ini, membuktikan bahwa di Kabupaten Mukomuko kesadaran masyarakat terhadap jaminan kesehatan telah tinggi," jelas Siti Farida.
BACA JUGA:BREAKING NEWS: Jenazah Laki-laki Ditemukan di Jalan Basuki Rahmat Kota Bengkulu
Pihaknya juga menambahkan, dengan UHC ini BPJS kesehatan ingin memastikan bahwa pelayanan kesehatan dapat tersalurkan kepada seluruh lapisan masyarakat.
Selanjutnya Bupati Mukomuko Sapuan menyampaikan, UHC menyediakan jaminan kebutuhan dasar setiap orang dalam bidang layanan kesehatan. Demi tercapainya kondisi yang sehat, diperlukan peran aktif dari semua pihak.
Saat ini Pemerintah juga telah membentuk program jaminan kesehatan nasional, sehingga dapat membantu masyarakat dalam kebutuhan kesehatan.
BACA JUGA:Diduga Korsleting Listrik, Rumah Warga di Hibrida 12 Terbakar
"Untuk mendukung program pemerintah ini, pihak Pemerintah Daerah telah menyiapkan anggaran untuk masyarakat dengan jaminan kesehatan dengan bekerja sama dengan pihak BPJS Kabupaten Mukomuko," jelas Bupati.
Selain itu, Pemkab juga meminta kepada seluruh camat dan pusat pelayanan masyarakat agar dapat mensosialisasikan tentang jaminan kesehatan tersebut kepada masyarakat.