BETVNEWS - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto merespon pertemuan elit partai politik (parpol) parlemen DPR, Minggu 8 Januari 2023.
BACA JUGA:Percepat Serapan Anggaran, Ini Strategi Pemkab Lebong
Hasto menyatakan bahwa pihaknya menghormati pertemuan delapan partai DPR di Hotel Dharmawangsa yang menolak usulan sistem proporsional tertutup atau sistem coblos gambar partai di Pemilu 2024.
BACA JUGA:Dikejar Hingga ke Rumah, Kemudian Ditusuk dan Meninggal Dunia, Begini Penjelasan Saksi
“Pertemuan itu bagus sebagai bagian dalam berdemokrasi. Hal itu biasa dan juga kerap dilakukan Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarnoputri saat bertemu rakyat,” ujarnya dilansir dari berbagai sumber, (8/1).
Selain itu, menurutnya wacana sistem pemilu proporsional tertutup juga merupakan wewenang mereka sebagai partai di DPR dalam fungsi legislasi. Selain Mahkamah Konstitusi (MK), lewat judicial review.
BACA JUGA: Kuota Jamaah Haji 2023 Bengkulu Akan Kembali Normal, Berikut Sebarannya
Namun, Hasto menegaskan partainya akan tetap mengusulkan sistem proporsional tertutup. Dia menilai sistem proporsional tertutup bisa menekan ongkos pemilu yang mahal.
Berdasarkan hasil penelitian Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskeb) sekaligus kader PDIP, Pramono Anung, para calon anggota dewan harus mengeluarkan uang Rp5-100 miliar untuk terpilih di DPR.
BACA JUGA:Elite Parpol Parlemen Kecuali PDIP, Berikan Pernyataan Sikap Tolak Pemilu Coblos Gambar Partai
Oleh karena itu, saat ini kata Hasto anggota dewan banyak didominasi oleh para pengusaha. Sehingga PDIP hanya menawarkan solusi untuk masalah tersebut.
"Masalah apapun yang diputus oleh MK, kami taat asas. Karena PDIP bukan pihak yang memiliki legal standing untuk melakukan judicial review," katanya.
BACA JUGA:Tumpukan Sampah Menggunung Hiasi Kota Bengkulu, Siapa yang Bertanggung Jawab?
Sekedar informasi, dari pertemuan elit parpol parlemen Minggu 8 Januari 2023, terdapat 5 sikap yang dihasilkan dan dibacakan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlanggar Hartarto, yaitu:
1. Kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Di lain pihak, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat, di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur.
2. Sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada tanggal 23 Desember 2008 yang sudah dijalankan dalam tiga kali pemilu dan gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk bagi hukum kita dan tidak sejalan dengan asas ne bis in idem.
BACA JUGA:Penting! Ketahui Jenis Hingga 23 Adab dalam Persahabatan, Berpengaruh pada Kehidupan
3. KPU tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Kami mengapresiasi kepada pemerintah yang telah menganggarkan anggaran Pemilu 2024 serta kepada penyelenggara Pemilu terutama KPU agar tetap menjalankan tahapan-tahapan Pemilu 2024 sesuai yang telah disepakati bersama.
BACA JUGA:Mulai Terkuak!! Ladang Ganja Seluas 1 Hektar di Rejang Lebong ada Pemodal, Ini Dia Orangnya
5. Kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam Pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi.
(**)