
Maka dari itu, harus ada penyempurnaan implementasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas belanja daerah.
Akan tetapi, dalam pelaksanaannya tentu menimbulkan berbagai ekspetasi yang akan muncul.
Misalnya ekspektasi optimalisasi peran daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia dan perlindungan sosial di daerah.
Selain itu, muncul pula ekspetasi peningkatan peran daerah dalam penanganan atau mitigasi dampak ketidakpastian, yang meliputi pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan.
BACA JUGA:Oknum Wartawan Mengaku, Uang Hasil Pemerasan Kades Untuk Bayar Cicilan Ini
Untuk menjawab tantangan dan ekpektasi yang semakin tinggi, diperlukan penguatan pengawasan intern yang berfokus mengawal pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di daerah.
Oleh sebab itu, terdapat 3 fokus yang harus diperhatikan untuk mengawal pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di daerah.
BACA JUGA:Protes Perekrutan PPS, Peserta Tidak Lulus Klaim Ada Dugaan Permainan Hingga Suap
Ketiga fokus tersebut antara lain:
1. Fokus pengawalan peningkatan kualitas belanja dan optimalisai pendapatan daerah.
Kualitas belanja daerah potensial untuk ditingkatkan. Hai itu dapat dimulai dari penguatan praktik perencanaan dan penganggaran.
BACA JUGA:Kasus OTT 2 Oknum Wartawan, Kadis Kominfo Diperiksa, Apa Kaitannya?
a. Meningkatkan Efektivitas Alokasi Sumber Daya
Berdasarkan evaluasi BPKP terhadap 113 pemda, mengidentifikasi Rp18,3T anggaran yang dapat alokasikan secara lebih efektif dan efisien, melalui:
BACA JUGA:Kenali Gejala Hipersomnia bagi Kesehatan Tubuh, Ini Penyebab hingga Cara Mencegahnya